Hasil debat publik pertama, pasangan Edy-Musa (Eramas) terlihat ingin mempertahankan tatanan pemerintahan Sumut yang sudah ada. Pasangan Eramas juga terkesan menghindar, jika membahas masalah pemberantasan korupsi di provinsi Sumut. Edy dan Musa, nampaknya belum memiliki agenda dan cara konkret untuk memberantas masalah korupsi yang kronis di provinsi Sumut. Sementara Djarot-Sihar (Djoss), ingin mengusung angin segar perubahan  agar pelayanan masyarakat menjadi lebih mudah dan transparan. Pada debat yang lalu, Djarot Saiful Hidayat telah berkomitmen untuk membuat sistem transparansi elektronik (e budgeting) mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Djarot mengatakan bahwa sistem e budgeting dan pelaporan online dari masyarakat sangat diperlukan, agar pemerintahan yang melayani masyarakat dapat segera terwujud.
 Jargon pasangan Djoss ingin merubah akronim "SUMUT":  yang dulu, "Semua Urusan Mesti Uang Tunai", sekarang menjadi "Semua Urusan Mudah dan Transparan". Ide yang menarik dan mudah-mudahan segera menjadi kenyataan.Â
Malam ini, tanggal 12 Mei 2018 bertempat di Hotel Adi Mulia Medan, telah  usai debat publik kedua pilgub Sumut. Debat yang disiarkan  Metro TV  kali ini, mengambil tema "Pembangunan Sumut yang Berkeadilan dan  Berkesetaraan".
Sama seperti sebelumnya, debat publik malam ini kembali pasangan Eramas belum menjelaskan secara rinci mengenai janji kampanyenya untuk membangun Sumut yang berkeadilan dan berkesetaraan. Sedangkan pasangan Djarot-Sihar (Djoss) telah berani menjabarkan satu persatu beberapa program kerja yang ditawarkannya ke masyarakat Sumut, antara lain: 1. Kartu Sumut Pintar, 2. Kartu Sumut Sehat, 3. Kartu Sumut Keluarga Sejahtera, 4. Dalam tempo dua tahun membangun infrastruktur jalan, 5. Sumut Sport Center ( tempat-tempat olahraga), 6. Revitalisasi pasar. Melalui program pembangunan yang tercantum dalam visi-misinya, pasangan Djoss berkeyakinan bahwa keadilan dan kesetaraan dapat hadir di bumi Sumatera Utara.
Pada debat publik pertama, pertanyaan mengenai mekanisme dan proses APBD terkait SiLPA, telah menjadi kendala pasangan "Eramas". Malam ini, debat publik kedua, ketika Djarot menanyakan penanganan masalah gagalnya tumbuh kembang bayi (stunting). Terlihat,  pasangan Eramas belum paham mengenai maksud dan arti kata dari "stunting", itu sendiri serta minta diperjelas kembali. Djarot kemudian menjelaskan arti stunting dan penanganannya bisa dilakukan melalui program posyandu. Setelah mendapat pemahaman tersebut, Edy Rahmayadi malah langsung menyerang balik dan mengatakan bahwa stunting ada pada masa pemerintahan Djarot di DKI. Serangan balik yang cepat dari pasangan Eramas bisa saja mengakibatkan kekeliruan (blunder), apalagi dengan mengatakan stunting pernah ditemukan di DKI Jakarta. Seandainya benar, pernyataan Edy bahwa stunting ada di DKI,  maka masalah tersebut perlu menjadi perhatian khusus gubernur DKI saat  ini, yaitu Anis-Sandi untuk menanganinya. Edy juga menjawab pencegahan dan penanganan stunting antara lain:  melalui program bidan siaga, perawat siaga, ambulans siaga dan mobil jenazah siaga. Namun, menggunakan mobil jenazah sebagai jawaban untuk mengatasi masalah stunting, terasa kurang tepat.Â
Apakah hal ini karena belum adanya pengalaman pasangan Eramas dalam  memimpin birokrasi di daerah, mengakibatkan jawaban pasangan Edy-Musa  sering menjadi sasaran empuk pertanyaan balik dari pasangan lainnya?
Selain menjawab pertanyaan panelis, debat publik juga memberikan kesempatan sesi tanya-jawab diantara para calon. Pertanyaan dari Djarot, terkait rencana alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, yang tercantum dalam visi dan misi Eramas , juga belum terjawab secara utuh dan lengkap. Edy Rahmayadi terkesan mengalihkan jawaban ke masalah pendidikan formal, guru ditempat terpencil, menghadirkan kurikulum pendidikan yang lebih jelas dan budi pekerti siswa. Terkait topik dan isu tersebut, pasangan Djoss mencoba untuk melengkapinya secara spesifik dengan program kartu pintar, bantuan operasional sekolah, program satu SMK/SMA pada tiap kecamatan, kesejahteraan guru-guru honorer dan madrasah untuk mengajak anak-anak bersekolah  serta bantuan beasiswa untuk anak pintar, namun miskin hingga jenjang perguruan tinggi.
Pertanyaan pasangan Eramas terkait budaya "lubuk larangan" di Tapanuli Selatan, dijawab dengan baik oleh Djarot-Sihar. Djoss  mengingatkan kita semua agar selalu menghormati kearifan lokal, karena hal itu merupakan kekayaan budaya bangsa. Lubuk larangan perlu dilestarikan dan ditingkatkan potensinya supaya menjadi tujuan wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya, ujar Djarot.
Ketika masuk pada segmen pertanyaan cawagub, Musa Rajekshah menanyakan kembali wacana pemekaran, namun kali ini Provinsi Nias. Cawagub Sihar kemudian menanggapi pertanyaan tersebut dan mengeluhkannya karena mirip dengan pertanyaan dua minggu sebelumnya, yaitu wacana pemekaran provinsi Tapanuli. Jawaban diplomatis diberikan oleh Sihar, antara lain : melalui percepatan pembangunan pulau Nias, menjadikan daerah pariwisata dan alokasi dana yang lebih besar. Sebaliknya ketika Sihar menanyakan Musa Rajekshah, mengenai berapa jumlah alokasi anggaran yang tepat untuk mengatasi kemiskinan? Musa (Ijek) belum berani menjawab dengan angka, tetapi ingin fokus pada pemberian pancing dan bukan ikan untuk masyarakat miskin.
Pertanyaan berulang dan monoton dari Eramas terkait isu-isu pemekaran provinsi telah menjadi topik yang usang, karena akan terjadi pengulangan jawaban yang sama dari pasangan Djoss. Padahal masyarakat Sumut, sebenarnya juga berhak untuk mengetahui topik dan solusi atas isu-isu lainnya, terutama program pemberdayaan perempuan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan lain sebagainya. Sesi debat publik minggu ini, pasangan Djoss telah berani menjelaskan  program yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan dan menunjukkan program jaminan bagi rakyat miskin. Visi dan misi telah dijelaskan  secara spesifik dan terperinci sehingga menjadikannya sebagai nilai  tambah (keunggulan komparatif), bagi pasangan Djoss.
Silahkan warga Sumut, memilih gubernur mana yang paling kompeten untuk SUMUT Â MAJU, BERSIH DAN TRANSPARAN
