Pengertian demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Bukti nyata bahwa rakyat memerintah dan berdaulat, maka dilaksanakanlah pemilu untuk memilih para wakilnya, baik itu yang duduk di ekskutif  (Pilpres dan Pilkada) maupun di legislatif (DPR, DPRD I dan II). Proses pilkada saat ini tidak hanya dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang Independent, tetapi juga dilaksanakan secara langsung dimana rakyat memilih langsung para calon pemimpin yang diharapkannya. Pilkada sebagai sarana demokrasi, menurut Syahrial Syarbaini (2014 : 178-179) bertujuan untuk menghidupkan demokrasi lokal, menata dan mengelola pemerintahan daerah, mendorong bekerjanya institusi-institusi politik lokal serta sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat di daerah sekaligus proses kaderisasi kepemimpinan nasional.
Agar masyarakat dapat memilih pemimpinnya secara tepat dan akurat melalui proses pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018, kiranya rekam jejak, ide, gagasan dan program dari para calon yang berkontestasi sudah selayaknya dapat porsi yang dominan untuk diberitakan oleh media massa. Hal-hal seperti ini perlu dilakukan secara masif, untuk mengurangi dan menanggulangi bahaya dari black campaign yang berseliweran di medsos akhir-akhir ini. Aparat penegak hukum juga perlu bersikap lebih tegas lagi dalam menindak para oknum, jika nantinya tanpa ada bukti tetap menggunakan issue sara dan hoax yang bisa mencederai pesta demokrasi. Selayaknya, istilah "hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas" melalui momen pilkada ini dapat dipatahkan, sehingga siapapun yang menggoreng issue yang tidak benar dapat ditindak dan dihukum tanpa pandang bulu.
Tujuan dari pemilu adalah melahirkan para pemimpin mumpuni  yang dapat mengantarkan rakyat menuju arah kehidupan yang lebih baik yaitu cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Komisi pemilihan umum pusat maupun daerah perlu membuat suatu atmosfer kampanye yang menarik bagi masyarakat sehingga para pemilih dapat dengan sukarela dan sadar berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak memilihnya. Peran informal leader, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat yang merupakan panutan masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada para pemilih sehingga mereka bisa memiliki hati yang senang dan gembira datang ke TPS. Birokrasi di daerah juga sebagai pelayan masyarakat (abdi masyarakat/abdi negara), hendaknya dapat bertindak secara profesional sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yaitu bersikap legal-rasional dan impersonal serta netral  tidak terseret dan dijadikan alat untuk dukung-mendukung atau memihak kontestan tertentu sehingga suasana kondusif dapat terpelihara. Â
Partai politik sebagai tulang punggung dari negara demokrasi memiliki  posisi yang strategis dalam pilkada tahun 2018 ini, dimana dapat  melakukan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Pendidikan  demokrasi yang dimaksud adalah proses pembelajaran dan pemahaman  tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam  kehidupan berbangsa. Proses pilkada bagi partai politik merupakan suatu kesempatan sekaligus  tantangan untuk melahirkan pemimpin baru bagi bangsa ini, melalui  proses rekrutmen internal yaitu memunculkan kader terbaiknya atau secara  eksternal  dengan mendukung figur calon yang memiliki elektabilitas  tinggi. Melalui momen pilkada ini, kiranya mesin partai  politik dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat  mengenai program-program para calon yang akan direalisasikan jika  mereka terpilih dan memimpin. Melalui edukasi visi, misi dan program, rakyat menjadi lebih mudah untuk menagih janji dan mengukur efektivitas  kepemimpinan dari pemenang pilkada ketimbang kampanye negatif. Suara miring mengenai "Golput" sebagai bentuk apatisme masyarakat  terhadap keadaan negara menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan  sehingga partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan secara terus menerus  pada setiap proses pilkada.
Meningkatkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendidikan berdemokrasi. Namun, pendidikan berdemokrasi bukan hanya untuk diajarkan secara textbook melalui lembaga pendidikan formal (sekolah dan kampus) serta lembaga non formal lainnya, tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan nyata melalui tindakan dan proses, terutama pada hari pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pendidikan berdemokrasi perlu dijadikan sebagai budaya dan diajarkan secara terus menerus bahkan sejak dari masa kanak- kanak, melalui sikap sportivitas antara yang menang dan kalah seperti layaknya dalam kompetisi olahraga. Pemenang pilkada dapat mengajak yang belum menang untuk memberikan saran dan masukan agar pada masa kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik, serta bagi yang kalah juga dapat memberikan kritik yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat sebagai esensi dari demokrasi itu sendiri. Pentas pilkada yang sehat dan tidak mengganggu keamanan serta adanya stabilitas politik, niscaya kesejahteraan masyarakat yang kita cita- citakan bersama dapat terwujud.
Selamat Pesta Demokrasi Daerah
