Klaim mutlak atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang dilancarkan Pemerintah China secara tiba-tiba pada tahun 2012, telah memunculkan kekuatiran negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara luar kawasan atas masa depan kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan. Kekhawatiran yang meningkat kemudian telah memicu eskalasi ketegangan, akibat munculnya manuver-manuver militer dan upaya saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata dan upaya provokasi dan intimidasi di perairan dan area diplomasi.
Persoalan utama yang melatarbelakangi keberadaan Laut China Selatan sebagai sebuah kawasan perairan yang rentan konflik secara berkala dan berkelanjutan, diantaranya:
Pertama, Laut China Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau, yang tersebar disekitarnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara, seperti China (Republik Rakyat China-RRC), Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia ataupun sebaliknya, melalui wilayah perairan negara-negara dengan paling sedikit 3 (tiga) kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia-Pasifik, maka selain negara pengklaim tersebut, negara-negara yang berada di sekitar Laut China Selatan, seperti Indonesia, Singapura, dan bahkan Amerika Serikat, berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama China, dan sebaliknya menurun terus pertumbuhan ekonomi di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memeroleh kontrol atas dan atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut China Selatan.
Ancaman Konflik dan Afirmasi Kedaulatan
Kompleksitas persoalan Laut Natuna Utara yang diklaim sepihak oleh China dinilai laiknya ancaman kedaulatan yang berdampak luas atas stabilitas sosial-politik bagi dunia pada umumnya, dan Indonesia, khususnya. Sebagai sebuah ancaman konflik yang terjadi secara sporadis dan masif, permasalahan ini penting diketahui dan disadari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.
Inisiasi dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) untuk memberikan ruang akademik bagi segenap kalangan untuk berbagi ide dan gagasan dalam merevitalisasi semangat nasionalisme yang dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai sebuah gerakan ketidakpuasan.
Latar-belakang persoalan ini mendorong  seluruh anak bangsa dengan jiwa ksatria dan pribadi nasionalis tampil dan memproklamirkan bahwa jalan keluar terbaik dari belenggu penjajahan adalah kemerdekaan. Mengamini Soekarno, kemerdekaan adalah 'jembatan emas' , titian, yang membantu peralihan langkah menuju tanah baru.
Semangat Nasionalisme memampukan setiap generasi untuk secara otonom dan bebas menentukan arah pilihan untuk mengakui pengalaman eksistensialnya sebagai warga bangsa dan tumbuh itikad baik untuk membangun sebuah bangsa dan negara.
Dalam diskursus politik tentang "rasa kebangsaan" atau nasionalisme, para ahli politik sering mengkategorikannya dalam empat bagian.
