Judul tulisan saya ini mungkin bukan yang pertama pernah terpublikasi. Namun tak apalah kembali saya mencoba menuliskannya kembali. Berawal dari sebuah pesan pada smartphone dari kawan di Kalimantan yang berbunyi : "Kami masyarakat Kalimantan SETUJU kenaikan harga BBM, RP. 6500/liter pun tak masalah yang penting Pom Bensin tidak kosong. Toh kamipun terbiasa membeli bensin eceran dengan harga Rp. 6000,-. Bahkan saat kekosongan kami biasa membeli bensin denga n harga Rp. 10.000,-/liter. Jadi kalian masyarakat Jawa sebelum demo bbm naik coba pikirkan nasib kami yang tinggal di daerah. Minyak kami kalian sedot, sedangkan kami kekosongan di POM bahkan sampai berminggu-minggu sudah hal biasa. Sedangkan kalian kekosaongan di POM baru satu hari saja sudah ribut luar biasa.  Diliput media, INGAT!!! Indonesia bukan hanya JAWA. Yang setuju silahkan Share." Menilik dari hal tersebut memang sangat kontras keadaan yang terjadi di pulau Jawa. Belum lagi ulah darit para 'penyeleweng  BBM subsidi' di daerah kalimantan. Yang diduga mendapat backing dari oknum aparat. Dan parahnya lagi dugaan ini bukan menjadi rahasia dan sering masuk ke media lokal maupun nasional. Tapi tidak pernah ada tindakan. Uniknya lagi para 'penyeleweng BBM subsidi" ini pernah berdemo karena enggan dituding sebagai penyebab kelangkaan BBM didaerah tersebut. Pernah ada action dari aparat setempat ketika berita itu muncul di media nasional. Aparat disiagakan di SPBU-SPBU pemerintah. Dngkaan bbm di daerah Kalimantan dimana kawan saya itu tinggal. Pernah bulan lalu tempat penimbunan 'penyeleweng BBM subsidi' di daerah Sampit Kalimantan Tengah terbakar. Namun itu hanya sebagai berita yang tidak pernah berujung perbaikan sistem. Ya lagi-lagi dugaan backing oknum aparat semakin menguat. iharapkan untuk mengamankan dan menghilangkan 'penyeleweng bbm bersubsidi'. Tapi apa action mereka? Ternyata adalah hanya menertibkan antrean 'penyeleweng BBM bersubsidi' sedangkan rakyat yang harusnya mendapatkan bbm bersubsidi itu tidak mendapatkan haknya. Mereka 'dipaksa' membeli bbm eceran dengan harga seperti yang dikirimkan oleh teman saya itu. Tampaknya harus ada tindakan yang kongkret entah dari siapa yang benar-benar independen dan memihak rakyat atas kasus ini. Pertamina pun harus bersikap dan bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada pihak SPBU yang melayani 'penyeleweng BBM subsidi' . Setelah saya fikir dan renungkan kembali mungkin dari hal-hal 'ketidak adil dan merataan' inilah ada sebagian saudara-saudara kita yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang kita cintai ini. Salah siapakah ini? Silahkan kita share bersama. Mudah-mudahan tulisan sederhana saya ini bisa bermanfaat.
