Proses Perumusan Pancasila (Makalah)

• Proses perumusan hingga penetapan Pancasila adalah salah dari sebagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.Perumusan Pancasila adalah sebuah proses yang melibatkan cukup banyak perdebatan, diskusi, serta upaya demi menemukan suatu prinsip-prinsip dasar dasar yang akan membentuk sebuah dasar negara yang Merdeka.Proses perumusan Pancasila terjadi dalam kurun waktu yang sama dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan belanda.Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sebuah ikrar yang berjudul "Sumpah Pemuda" diucapkan oleh para pemuda Indonesia yang seluruhnya bersumpah untuk bersatu dibawah semangat nasionalisme.Meskipun, proses ini bukanlah sebuah perumusan resmi, sumpah pemuda bisa menjadi bukti tekad bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.Langkah berikutnya adalah pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),sidang ini adalah langkah awal dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara.Sidang ini dilaksanakan pada bulan Mei 1945 dan dihadiri oleh banyak tokoh nasionalis yang mendiskusikan prinsip dasar negara.Dari banyaknya upaya yang telah dilakukan serta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi selama proses perumusan, akhirnya Pancasila diakui sebagai dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Moh.Hatta.Sebelum proklamasi terjadi, ada sebuah sidang terakhir yang dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan dari sidang inilah dihasilkan teks Pancasila yang kemudian diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh.Hatta.
• 
  
• Keseluruhan proses ini mencerminkan sebuah perjuangan yang panjang, serta kerjasama untuk mencapai satu kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar negara.Pancasila dikemudian hari telah menjadi sebuah fondasi moral dan etika pemerintahan Indonesia.Pelajaran penting yang bisa saya petik dari seluruh proses perumusan Pancasila adalah, sebagai bangsa yang penuh ragam, kita harus tetap bersatu dan selalu menjunjung tinggi nilai persatuan.
• Referensi:
• Brown, C. (2003). A Short History of Indonesia.Allen & Unwin.Bab 7 From revolution to authoritarian rule: 1945--1957, halaman 156-185.
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University).
• Frederick, W. H., & Worden, R. L. (2010). Indonesia: A Country Study. Library of Congress, Federal Research Division.(https://tile.loc.gov/storageservices/master/frd/frdcstdy/in/indonesiacountry00fred/indonesiacountry00fred.pdf).Halaman 44-60.
• 
  

• Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia, karena bersumber dari konteks sejarah,budaya dan keberagaman Indonesia.Ideologi ini juga menggabungkan elemen-elemen universal seperti kemerdekaan, persamaan, dan keadilan disertai dengan nilai-nilai lokal yang sangat penting bagi masyarakat.Berikut alasan yang mendukung pernyataan saya:
• Keberagaman Agama dan Kultural
• Pancasila adalah ideologi yang mengandung banyak unsur penghormatan serta pengakuan untuk beragam agama, budaya, dan suku di Indonesia,yang mana hal ini sangat relevan dalam konteks keberagaman majemuk masyarakat Indonesia.
• Keseimbangan Antara Kepentingan Pribadi dan Kolektif
• Salah satu penekanan yang ada dalam ideologi Pancasila adalah menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.Hal ini secara langsung mencerminkan semangat keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
• Hubungan Budaya dan Sejarah Indonesia
• Pancasila memiliki hubungan langsung dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.Pancasila juga mencerminkan banyak nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman.Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia
• Stabilitas dan Persatuan Sosial
• Pancasila juga menyuarkan persatuan, stabilitas sosial, dan toleransi yang mana hal tersebut sangat penting dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
• 
  

Pancasila berhasil menggabungkan prinsip-prinsip dasar yang mengakui keragaman dan keunikan Indonesia.Pancasila juga mengatasi tantangan-tantangan sosial dan politik yang terbilang unik dalam sejarah negara ini.

Referensi:

• Ismatu, R. (2017). Religion and Regulation In Indonesia.Bab 7 Ketuhanan yang Maha Esa: Contests of Meaning and Interpretation.Library of Congress Control.Halaman 89.
• Robert, P. (2010). Understanding Islam in Indonesia;Politics and Diversity.Editions Didier Millet PTE LTD.Bab 2 Halaman 54 Nationalism and Reformist Islam.
• Arie, S. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ Muh.Magelang.Bab 1 Nilai Dasar Pancasila yang Abadi,halaman 166-167
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University).
• 
  
• Untuk mencapai kerukunan antar umat beragama yang sesuai dengan kaidah pada sila pertama Pancasila.Ada beberapa langkah/usaha yang perlu ditempuh agar tercapai tujuan tersebut.Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan:
• Pendidikan Agama yang Toleran
• Dengan mendorong sistem pendidikan yang mengedepankan toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan keyakinan dan agama.
• Membuat kurikulum yang mencakup paham dari agama-agama berbeda dan mengajarkan nilai kerukunan.
• Dialog Antar Umat Beragama
• Dengan mengadakan forum dialog antar umat beragama yang dihadiri oleh tokoh agama/masyrakat secara rutin.Maka akan terbangun satu kerjasama dan pemahaman yang sama.
• Kebijakan dan Hukum Yang Adil
• Sebuah hukum dan kebijakan yang adil dan setara, perlu diterapkan agar tercipatanya kerukunan antar umat beragama tanpa diskriminasi.
• Referensi:
• Jonathan, A., Widjaja, P., & Husein, F. (2018). Fostering religious exclusivism and political pluralism in Indonesia through interfaith-based student community. KnE Social Sciences, 53-70.
• Suryadinata, B. L., & Suryadinata, L. (2018). In Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present, Trends in Southeast Asia (pp. 1--20). chapter, ISEAS--Yusof Ishak Institute.
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University).

• Sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sangat relevan dengan upaya untuk mengatasi diskriminasi agama dan etnis di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dapat diemplementasikan dalam berbagai upaya untuk mempromosikan kehidupan penuh keadilan dan beradab di masyarakat.Dari pernyataan tersebut saya bisa berikan dua contoh nyata sebagai berikut:
• Penegakan Hukum yang Adil
• Prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila berkaitan langsung dengan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara, tanpa pandang bulu.Dalam hal ini, dapat diemplemantasikan konsep keadilan dan hukum sosial seperti "Rawls Justice", yang mana dalam konsep tersebut terkandung makna bahwa semua warga negara berhak mendapatkan hak dan peluang yang sama, terlepas dari identitas mereka.
• Contoh Nyata :
• Terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM terhadap para pemeluk agama lokal atau aliran kepercayaan terkhususnya pada daerah yang cenderung kurang terjamah.Agama lokal cenderung kurang diakui,
• Pelaksanaan Pendidikan Multikultural
• Salah satu penekanan dari sila kedua Pancasila adalah menekankan pentingnya perilaku beradab dalam melakukan interaksi dengan orang lain.Dalam pendekatan pendidikan multikulturalisme,seperti teori yang dicetuskan oleh teoritis James A.Banks, dalam teori yang beliau tulis, beliau menekankan poin penting dalam memasukkan berbagai keberagaman budaya dan keyakinan agama ke dalam kurikulum sekolah.Hal ini dilakukan untuk membantu menyuarakan nilai-nilai persatuan seperti, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan yang ada.
• Contoh Nyata :
• Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, banyak pihak mencemaskan terkait hilangnya pengaruh budaya lokal terhadap kultur budaya dominan sekolah di kalangan remaja dan anak, terkhususnya murid sekolah dasar dan menengah, seperti, tergesernya Bahasa lokal sebagai Bahasa primer dalam pendidikan dan lingkup sekolah.Sehingga diperlukan penambahan kembali pendidikan multicultural sebagai upaya pelestarian budaya Bahasa lokal.

Referensi :

• Sianipar, T (2017) Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran kepercayaan.BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42064964
• Witono, O. (2022, March 22). Pendidikan Multikultural untuk Merawat Keberagaman Budaya. Kompas. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/22/pendidikan-multikultural-untuk-merawat-keberagaman-budaya.
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University).
• 
  
• 
  

Bagian II Soal Kasus

5a.    Bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah "Persatuan Indonesia".Esensi utama dari sila ini adalah menekankan urgensi atau pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan yang absolut dalam suatu keragaman.Nilai-nilai dalam sila ini dapat juga dihubungkan dalam upaya untuk menyatukan warga negara yang memiliki pilihan dan pandangan politik yang berbeda pada pemilu yang akan dating.Karena dalam sila ketiga Pancasila, kita juga bisa mengimplementasikan konsep pluralisme.Konsep pluralisme itu sendiri menekankan pentingnya menghormati dan mengakui pandangan orang lain tanpa terkecuali.Pluralisme juga berisi urgensi untuk membentuk dialog, toleransi, dan kesepakatan antara berbagai golongan dan kelompok berbeda.Dari konsep tersebut sebagai dasar dari keterhubungan sila ketiga dalam mempersatukan warga negara dalam situasi politik, bisa disimpulkan kalau sila ketiga dapat menjadi dasar dalam pembersatuan warga negara dalam situasi pemilu yang akan datang.Dengan melandaskan konsep Pluralisme sebagai dasar dari hubungan sila ketiga Pancasila untuk mempersatukan warga negara dalam situasi politik, maka dapat dipastikan suatu hasil akhir yang akan memuaskan semua pihak atau belahan masyarakat.Hal ini tercapai karena terpenuhnya semua hak dan keinginan dari setiap individu warga negara, yaitu hak untuk bersuara dan hak untuk didengar.Karena pada dasarnya sebuah demokrasi adalahs sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.Walau kita tidak bisa mengabaikan berbagai kelemahan dari sistem pemerintahan demokrasi, dari semua kelemahan yang ada, masih belum bisa menjadi alasan utama sebuah perpecahan antara warga negara untuk terjadi.

        Referensi :

• Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press. https://books.google.co.id/books?id=l1RQngEACAAJ.
• https://radarsampit.jawapos.com/nasional/25/04/2023/perbedaan-politik-jangan- sampai-timbulkan-perpecahan/
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University).

5b.    Dalam sebuah situasi politik, terutama dalam skala yang besar seperti masa pemilihan presiden, selaku jabatan pimpinan tertinggi negara.Sebuah konflik kepentingan atau bahkan huru-hara yang berakar dari ketidaksamaan pendapat adalah sebuah fenomena atau kejadian yang tidak dapat dihindari, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki cenderung untuk melawan.Namun, bukan berarti tidak ada langkah pencegahan atau preventif yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah seperti ini, tentu saja ada, hanya saja langkah-langkah ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja, harus dilakukan oleh kedua pihak secara menyeluruh dan sempurna agar terdapat hasil yang diharapkan.Kedua pihak yang dimaksud adalah Pemerintah dan Masyarakat.Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi ini adalah

• Hukum yang Ditegakkan dengan Adil dan Transparan
• Dalam membuat lingkungan demokrasi yang sehat, diperlukan suatu konsep atau landasan yang kuat, konsep hukum yang kuat dan bisa diemplemantasikan adalah konsep hukum "rule of law".Di dalam konsep hukum ini ada beberapa poin penting yang harus dilaksanakan agar tercipta lingkungan hukum demokrasi yang sehat yaitu, pentingnya pelaksanaan hukum yang adil tanpa pandang bulu serta transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat.Seluruh poin dalam konsep tersebut adalah unsur penting mengenai apa saja yang harus dilakukan agar menciptakan lingkungan hukum demokratis yang sehat dan sesuai.

Sementara itu, kita tidak bisa mendapatkan hasil perubahan yang sempurna apabila hanya satu pihak yang bergerak untuk hal ini.Maka dari itu, berikut hal yang perlu dilakukan masyarakat dalam upaya pemersatuan warga negara dalam situasi politik.

• Dialog dan Toleransi dalam Seluruh Lapisan Masyarakat
• Akar dari prinsip dialog dan toleransi dalam seluruh lapisan masyarakat, tidak lain dan tidak bukan adalah pluralism.Pluralisme sendiri adalah idealisme yang mengakui bahwa masyarakat modern selalu terdiri atas berbagai kelompok dan individu dengan pandangan masing-masing yang berbeda.Dalam konteks ini khususnya, pluralism juga menekankan ide untuk mengakui serta menghormati pandangan ataupun pendapat siapapun itu tanpa sebelah mata.Menurut saya konsep ini sejalan dengan tujuan untuk mencegah konflik kepentingan ataupun kerusuhan pada situasi politik berskala nasional.
• 
  
• Referensi :
• Noonan, Jr., John T. (1962). THE CONCEPT OF LAW. By H. L. A. Hart. Oxford: Oxford University Press, 1961. Pp. viii, 263. 21s. The American Journal of Jurisprudence, 7(1), 169--177.
• Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
• Diktat CB Pancasila (penulis: Tim Dosen CBDC, Binus University.

6a.           Dalam upaya memulihkan kembali budaya lokal yang telah terkikis, diperlukan langkah yang terstruktur dan jelas agar tercapai.Pengikisan budaya lokal dalam lingkup masyarakat sendiri adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan, maka dari itu suatu upaya sangatlah perlu untuk dilakukan.Seperti sebagai berikut:

• Pengimplementasian Pendidikan Budaya dalam Kurikulum
• Konsep dan ide yang terkandung didalam pendidikan budaya lokal adalah satu dari bagian penting dalam lingkup ilmu antropologi dan etnografi budaya.Metode pengimpelementasian pendidikan budaya sendiri paling efektif apabila dilakukan dalam kurikulum sekolah sehingga target lingkup pelajar untuk kembali memahami budaya lokal dapat tercapai dan terlaksana.
• Kolaborasi dengan Pihak-Pihak Eksternal
• Dalam konsep ini. sebuah pendekatan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal dalam upaya pelestarian lokal sangatlah penting untuk dilakukan.Pendekatan dengan pihak eksternal sendiri, juga melibatkan pendekatan antropologi terapan serta konsep lintas disiplin dalam kerjasama.Contohnya adalah kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti institusi budaya Lembaga Studi Masyarakat atau perguruan tinggi

Tantangan utama dalam interaksi budaya di era digital sendiri sangatlah besar, dan tidak dapat dipungkiri.Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang konkrit serta komprehensif yang melibatkan secara langsung lingkup pendidikan, teknologi, partisipasi masyarakat dan kolaborasi.Maka dapat disimpulkan sebuah kerjasama antar lingkup dan lapisan masyarakat sangatlah diperlukan untuk pelestarian budaya lokal dalam interaksi digital.ssssssss.\