Etika dan "Dirty Hands" di Kacamata Politik Sekarang dan Esok

Etika dibuat sebagai rem untuk menjaga kita supaya tidak kebablasan melakukan sesuatu yang tidak ada aturan tertulisnya. Dengan kata lain etika itu berhubungan dengan akhlak dan kewajiban moral. Sedangkan moral merupakan ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.

Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tanggal 16/10/2023 tentang usia minimal capres dan cawapres. Dari situlah etika dan moral politik ramai dan dipertanyakan lagi. Sebabnya karena ada presiden yang punya anak maju jadi cawapres setelah keluar putusan MK yang diketuai adik ipar presiden. 

Tambahan lagi sang anak adalah wali kota dari partai politik yang mengusung orang lain sebagai capres-cawapresnya. Akrobat politik seperti itu tambah bikin mata awam-berkaca pada survei Litbang Kompas soal dinasti politik-makin yakin kalau tidak ada kawan dan lawan di urusan politik karena semuanya bermuara pada kekuasaan.

Siapa yang Membuat Etika di Politik?

Politikus merupakan salah satu profesi karena pelakunya menggeluti bidang tertentu yang spesifik (politik), mengikuti syarat dan kesahan sebagai anggota partai politik, dan menerima bayaran dari pekerjaannya di bidang yang berhubungan dengan politik di legislatif dan eksekutif.

Makanya lazimnya ada etika profesi yang mengatur politikus, sama seperti profesi lainnya seperti dokter, wartawan, guru, bahkan penulis. Etika dibuat dan diatur oleh organisasi profesional dan berlaku untuk semua yang menjalankan profesi tersebut. 

Bila tiap individu bisa keluar-masuk politik tanpa pendidikan khusus atau mempelajari ilmu tertentu seperti profesi lain, lalu siapa yang membuat etika bagi para politisi?

Albert Camus (1913-1960) melihat etika politik sebagai suatu pandangan tentang bagaimana manusia harus bertindak dalam situasi yang absurd, yaitu situasi yang tidak memiliki makna, tujuan, atau keadilan. 

Dia menolak solusi yang menawarkan harapan palsu, seperti agama, ideologi, atau nihilisme dan mengajak manusia untuk mengakui kenyataan absurditas dan tetap berjuang untuk kebebasan, solidaritas, dan kemanusiaan.

Etika politik jurnalis, penulis, dan filsuf Prancis ini menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan komitmen perjuangan untuk mencegah agar tidak jatuh banyak korban dari situasi yang absurd dan penuh kemalangan ketika politik dijadikan sebagai medan pertempuran kekuasaan dan kepentingan semata.

Sementara itu Max Weber (1864-1920) memandang bahwa etika politik adalah tentang bagaimana politisi dan pemimpin politik harus bertindak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.