Skandal korupsi yang melibatkan Johnny G Plate, Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika. Skandal ini bukan hanya persoalan korupsi namun bakal merembet ke urusan politik karena mendekati pemilu 2024, dan bisa mengancam keutuhan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Yang dimana mengusung Calon Presiden 2024 Anies Baswedan.
Berdasarkan berita yang dilansir dari CNN, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengumumkan bahwa Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran dalam peranannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Menurut pernyataan Kuntadi, juru bicara Kejagung, Johnny G Plate terlibat dalam tindak pidana di kasus BAKTI Kominfo yang melibatkan dugaan korupsi dalam penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo.
Lanjut Menurut Kuntadi, juru bicara Kejagung, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi ini diperkirakan mencapai Rp8,32 triliun. Angka tersebut didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lalu bagaimana koalisi perubahan akan menanggapi skandal korupsi yang melibatkan salah satu tokoh partai Nasdem? Apakah mereka akan bersikap tegas terhadap korupsi yang melibatkan anggota slaah satu partai koalisi mereka sendiri? Ataukah mereka akan berjuang mempertahankan keutuhan koalisi dengan risiko merusak citra mereka di mata publik?
Tentu di tengah tekanan politik dan reaksi publik yang membesar, masa depan Koalisi Perubahan menjadi taruhan besar. Keputusan yang diambil oleh masing-masing partai dalam menghadapi skandal ini akan menjadi penentu apakah koalisi tersebut dapat bertahan atau terpecah. Dan jika koalisi ini runtuh, implikasinya akan jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan kekuasaan politik.
Respons masyarakat terhadap skandal korupsi yang melibatkan Johnny G Plate menunjukkan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Dengan beragam komentar seperti “Pantes Internet gue lelet” dan “kalau 8 T Dibangun Tower kebikin berapa tu?”.
Dan tentu saya sebagai masyarakat menginginkan transparansi dalam penanganan kasus ini serta jaminan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan orang-orang seperi inilah yang membuat masyarkat bahwa partai atau koalisi apapun tetap saja sama kotornya.
Tekanan politik juga datang dari partai politik di luar koalisi yang melihat skandal ini sebagai peluang untuk menggoyang kestabilan koalisi. Mereka mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan politik mereka sendiri.
Koalisi Perubahan bisa melihat skandal ini sebagai peluang atau ancaman dalam langkah menuju pemilu 2024. Tindakan tegas dan transparan dalam menangani kasus ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap koalisi dan memberikan pijakan yang kuat untuk memulihkan integritas politik yang tercoreng apalagi koalisi perubahan start sejak awal mengusung Anies sebagai capres.
