Parlemen Inggris, dengan sejarah panjang dan kompleksnya, merupakan salah satu institusi demokrasi tertua di dunia. Sistem parlementer Inggris telah menjadi model bagi banyak negara, menawarkan wawasan unik tentang bagaimana lembaga legislatif dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.Â
Salah satu aspek paling menarik dari Parlemen Inggris adalah pembagian antara dua kamar yang sangat berbeda dalam komposisi dan fungsi: House of Lords (Kaum Bangsawan) dan House of Commons (Kaum Umum). Tulisan ini akan menjelajahi sejarah, peran, dan evolusi kedua kamar ini, serta bagaimana mereka bekerja sama untuk membentuk kebijakan dan hukum di Inggris.
Sejarah dan Evolusi Parlemen Inggris
Parlemen Inggris berakar pada abad pertengahan, dimulai sebagai dewan penasihat raja yang terdiri dari bangsawan, uskup, dan pemilik tanah lainnya. Seiring waktu, struktur ini berkembang menjadi badan legislatif yang lebih formal, dengan pembagian antara kaum bangsawan dan kaum umum yang mewakili berbagai strata sosial di Inggris.
House of Lords: Kaum Bangsawan
House of Lords, secara tradisional, adalah kamar atas parlemen dan terdiri dari anggota yang sebagian besar ditunjuk. Komposisinya meliputi uskup-uskup Gereja Inggris, para bangsawan yang mewarisi gelar (hereditary peers), dan bangsawan yang ditunjuk seumur hidup (life peers). Dalam sejarahnya, House of Lords tidak hanya bertindak sebagai badan legislatif tetapi juga sebagai pengadilan tertinggi di negara itu, sebuah fungsi yang telah berkurang secara signifikan sejak abad ke-20.
House of Commons: Kaum Umum
Di sisi lain, House of Commons terdiri dari anggota parlemen (MPs) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. House of Commons muncul dari kebutuhan untuk lebih merepresentasikan kepentingan umum dan kelas pedagang yang berkembang, terutama pada abad ke-13 dan ke-14. House of Commons secara bertahap menguatkan posisinya dalam pemerintahan Inggris, terutama setelah Revolusi Inggris pada abad ke-17, yang menghasilkan penegasan supremasi parlemen atas monarki.
Peran dan Fungsi
House of Lords
Meskipun House of Lords telah kehilangan banyak kekuasaannya sejak awal abad ke-20, kamar ini masih memainkan peran penting dalam proses legislatif. Fungsinya meliputi revisi dan pemeriksaan rinci terhadap undang-undang yang diusulkan, bertindak sebagai "kamar refleksi" yang menawarkan keahlian dan pengalaman yang luas. Lords juga memiliki peran dalam meninjau kebijakan publik dan bekerja melalui komite untuk menyelidiki masalah spesifik.
House of Commons
House of Commons adalah jantung politik Inggris, tempat keputusan legislatif dibuat dan kebijakan pemerintah ditinjau. MPs di Commons bertanggung jawab untuk mengusulkan, mendebat, dan memberikan suara pada rancangan undang-undang. Commons juga memiliki fungsi penting dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah, terutama melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Perdana Menteri dan menteri lainnya.
Evolusi dan Reformasi
Sejarah Parlemen Inggris ditandai dengan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk membuat lembaga ini lebih representatif dan efektif. Reformasi pemilihan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 secara signifikan memperluas hak pilih, memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi dalam pemilihan House of Commons. Pada saat yang sama, reformasi terhadap House of Lords, termasuk pengenalan Life Peerages Act 1958 dan House of Lords Act 1999, telah mengurangi jumlah bangsawan yang mewarisi hak untuk duduk di Lords dan meningkatkan proporsi bangsawan seumur hidup, yang tujuannya adalah untuk memperkaya kamar dengan keahlian profesional dan akademis.
Tantangan Kontemporer dan Kritik
Meskipun Parlemen Inggris telah mengalami banyak perubahan positif, masih ada kritik dan tantangan. House of Lords, khususnya, sering kali dilihat sebagai tidak demokratis karena banyak anggotanya yang ditunjuk bukan dipilih. Terdapat desakan berkelanjutan untuk reformasi lebih lanjut, termasuk proposal untuk memperkenalkan elemen pemilihan ke dalam komposisi Lords.
House of Commons, sementara itu, menghadapi tantangan dalam merepresentasikan keanekaragaman sosial dan regional Inggris. Sistem pemilihan 'first-past-the-post' telah dikritik karena menghasilkan distorsi representasi dan menguntungkan partai besar. Selain itu, meningkatnya sentimen anti-politik dan kepercayaan publik yang rendah terhadap politisi menunjukkan kebutuhan untuk terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulan
