Mohon tunggu...
Elqueen Hatulely
Elqueen Hatulely Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Mahasiswa PPs MM UKSW, Salatiga.

Selanjutnya

Tutup

Money

Menyingkapi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Menjawab Tantangan Krisis dan Kepemimpinan

19 Juli 2012   08:23 Diperbarui: 25 Juni 2015   02:47 201
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dapat diakui apa yang telah dicanangkan dan pemerintah untuk peningkatan kualitas anak sangat memadai tapi yang terjadi sasarannya tidak tercapai. Misalnya: Dana BOS. Jangan lagi dipertanyakan untuk apa tujuannya? Masih banyak kendala yang perlu dipertanyakan lagi? Masih banyak anak-anak yang belum terorganisir di jalanan, masih banyak juga yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, lebih dari itu masih banyak anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, berjuang dalam pesakitan gizi buruk dan berbagai macam kendala yang dihadapi mereka sebagai anak bangsa. Inikah bukti bahwa wajah pemimpin di negara ini telah berhasil menjalankan visinya?

Pemerintah tetap dan mesti menjalankan sistimnya tetapi tidak harus dipaksakan. Pemerintah harus tetap berada pada jalurnya, yakni; sebagai regulator, fasilitator, inisiator dan dinamisator. Pemerintah harus tetap berada pada jalurnya. Reinventing Goverment, Pemerintah harus berada pada pilihan yang disesuaikan dengan kondisinya. Prinsipnya kalau rakyat sudah mampu, pemerintah harus mundur dan mengawasi saja. Sebab, kalau tidak dilakukan maka yang terjadi adalah Konflik of Interest.


" Performance in control by duplicate is good goverment. Distinity Capability is market  and future market in follow individual, people, and networking. "

Kendala ini diyakini pemerintah sampai sekarang belum mampu menilai kebijakannya sendiri. Tidak mampu menjalankan amanah rakyat. Karena konflik tersebut. Pemerintah hanya sibuk mengurusi apa yang menjadi kendalanya, pemerintah tergiur dengan pola menjalankan bisnisnya tanpa melihat relationship-nya sebagai wakil rakyat. Pemerintah sibuk mengurusi ekonomi dalam bisnisnya sendiri (baca: monopoli). Pada hal secara signifikan, pola bisnis pemerintah adalah:

a. Ketika ada monopoli atau keterbatasan pasar. Di mana kehadirannya membantu keterbatasan distribusi di pasar.

b.     Menghapuskan pemburu rente. Sebagai mana yang diketahui bahwa, permintaan terjadi ketika adanya perputaran barang dan jasa.

Kenyataan yang terjadi saat ini, pemerintah masih berada dalam kesalahan masa lalu. Tidak berubah, karena masih berada dalam sikap tidak membatasi tapi memburu dengan batas waktunya jika sudah berada pada jalur berkompetisi. Solusi yang dapat diberikan sebagai sikap menyingkapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi krisis dan kepemimpinan adalah pemerintah harus mampu mendudukan kembali prinsip goverment-nya. Jangan pemerintah menjadi Service Agency, tidak mempunyai peran dan fungsi kontrol.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun