Ada dua aspek penting yang menjadi indikator evaluasi para Menteri kabinet Prabowo yang dilakukan Litbang Kompas. Dua indikator tersebut adalah terkait tingkat pengenalan dan citra. Menurutku survey ini sangat terbatas untuk mengukur 100 hari kerja. Apalagi indikator yang digunakan
Sebagai penilaian awal, hasil survey ini belum tentu mencerminkan kinerja sebenarnya, karena persepsi masyarakat seringkali dipengaruhi oleh eksposur media dan impresi awal terhadap kebijakan atau kepribadian menteri.
Survei ini lebih relevan untuk menilai efektivitas komunikasi dan pengenalan publik daripada keberhasilan program konkret. survei ini tampaknya lebih fokus pada bagaimana masyarakat mengenal para menteri (tingkat pengenalan) dan bagaimana masyarakat menilai citra mereka secara subjektif, bukan pada hasil nyata atau keberhasilan implementasi program kerja menteri tersebut selama 100 hari.
Tingkat pengenalan lebih mencerminkan eksposur media daripada kinerja sebenarnya. Menteri yang sering muncul di media atau aktif di isu tertentu cenderung memiliki pengenalan lebih tinggi, meskipun kinerjanya mungkin belum signifikan. Sebaliknya, menteri yang bekerja di balik layar atau di bidang yang kurang menarik perhatian publik bisa memiliki tingkat pengenalan rendah, meskipun programnya berdampak besar.
Survei ini juga tidak membedakan aspek mana yang dinilai masyarakat dalam "citra" seorang Menteri. Apakah penilaian citra didasarkan pada kebijakan spesifik? Apakah citra dipengaruhi oleh kepribadian menteri atau pendekatannya di media? Survei juga tidak memberikan wawasan lebih rinci tentang isu-isu atau bidang spesifik yang dinilai oleh masyarakat terhadap masing-masing menteri.
Sebagai contoh Menristekdikti; Soemantri Brodjonegoro. Ia termasuk menteri yang dinilai memiliki citra positif diatas 90 persen. Padahal Menristekdikti beberapa waktu belakangan memiliki citra negatif, karena ditengarai melakukan kekerasan fisik terhadap ASN di Kementerian yang diampunya. Artinya, ketika divalidasi secara kritis, ternyata ada deviasi yang menganga antara fakta dan data. Data survei belum merefleksikan secara utuh bangunan citra para Menteri dalam 100 hari kerja
Semestinya, ekstrapolasi data survei ini pergi pada terobosan-terobosan para Menteri, yang oleh publik dirasakan memiliki dampak perubahan pada hidup mereka dalam 100 hari kerja kabinet Prabowo. Misalnya Menteri desa dan PDT Yandri Susanto, berbagai terobosan seperti 20 persen mandatori APBDes (anggaran pendapatan & belanja desa) untuk ketahanan pangan desa, Pembangunan desa tematik melalui BUMDes (badan usaha milik desa), memiliki dampak luas pada masyarakat desa. Desa sebagai bagian penting "supply chain" ketahanan pangan nasional.
Bila eksposur dan preferensi media tidak menjurus pada isu-isu yang segmentasinya sangat spesifik, yakni pada masyarakat desa, maka otomatis, konstruksi opini dan editorial media akan jauh dari tingkat keterkenalan dan citra positif menteri dimaksud. Oleh karena itu menurut saya, jangkauan survei ini belum menggambarkan 100 hari kerja dalam sudut pandang keterkenalan dan citra.
Contoh lain, Menteri kebudayaan; Fadli Zon. Secara sectoral, aspek kebudayaan ini kurang popular. Karena tidak bersentuhan langsung dengan aspek kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, meski Menteri Fadli adalah sosok yang populer namun tidak memberikan bobot yang signifikan dalam citra dirinya.
