Pilkada akan dikembalikan ke DPRD. Sinyalemen itu sangat kuat. Pernyataan Presiden Prabowo di ulang tahun Partai Golkar itu semacam "cek ombak."
Dalam ulang tahun Golkar 2024, Presiden katakan "sebaiknya Pilkada kembali ke DPRD." Kata Prabowo, kita jangan serta-merta menduplikasi demokrasi Barat.
SDM kita belum siap untuk Pilkada langsung. Kembali ke semangat UUD 1945 dengan "demokrasi perwakilan."
Gestur para elit parpol yang hadir tampak "mengiyakan" pernyataan Prabowo. High cost democracy. Itu yang dirasakan. Menang tekor, kalah apalagi.
Akhirnya APBD menjadi bancakan. Pembangunan terhenti. Resultante negatif pun menimbulkan konflik horizontal pasca Pilkada.
Menurut saya juga begitu. Pilkada langsung telah menimbulkan inflasi demokrasi. Sistem demokrasi menjadi tak efektif karena surplus regulasi dan prosedural dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Biayanya sangat mahal. Baik dari sisi penyelenggara maupun kontestan.
Selain itu, mohon maaf, kualitas pemilih kita masih rendah. Dari data BPS, persentase penduduk yang belum tamat SD, tamat SD, atau tamat SMP di Indonesia masih tinggi, yakni 37,62% dari populasi.
Tentu saja, dengan postur demografi seperti ini, sebagai pemilih, tentu insight untuk memilih pemimpin berkualitas belum menjadi preferensi.
Dengan SDM yang masih rendah, kualitas pemilih pun cenderung rendah. Output demokrasi menjadi buruk. Demokrasi melalui Pilkada langsung, belum mampu menghasilkan talenta yang mumpuni untuk menciptakan kebijakan untuk pembangunan.
Menghadirkan demokrasi partisipatoris menjadi musykil. Sebaliknya, demokrasi yang digerakkan dengan mobilisasi kekuatan kapital menjadi lebih unggul.
