Penundaan Kenaikan Premium dan Ketakutan Kemungkinan Terjadinya Revolusi

Akhirnya pemerintah mengumumkan penundaan kenaikan premium untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia. Penundaan tersebut menjadi kebajikan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah saat ini. Pemerintah tidak cukup lalai untuk disibukkan dengan urusan kocok ulang kabinet yang dinilai menyita perhatian pemerintah dalam minggu-minggu ini.

Pemerintah pimpinan SBY mengalami banyak tekanan antara lain pertama, tekanan politik yang berasal dari kompetitor dan counter-part politik SBY dan partai demokrat. SBY (dan Partai Demokrat) disibukkan dengan manuver politik terkait dengan pengusulan hak angket. Pengusulan hak angket menimbulkan gempa politik dengan kemungkinan terjadinya wacana kocok ulang koalisi dan kabinet. Sampai saat ini yang terjadi hanyalah wacana yang digempitakan media mengenai spekulasi wacana tersebut.

Gempita media memunculkan kebisingan politik dan cukup mengganggu public, dan khususnya pelaku ekonomi. Kedua, tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi yang mengemuka adalah kenaikan harga barang yang memicu laju inflasi. Kenaikan harga barang khususnya kebutuhan pokok, kemudian diredam dengan kebijakan impor untuk komoditas tertentu. Kebijakan impor tentunya bukan tanpa efek samping, yaitu terpuruknya sector ekonomi dalam negeri yang terkait dengan komoditas yang diimpor. Impor produk pertanian seperti bawang merah, tanpa formula kebijakan yang tepat akan menyengsarakan petani bawang merang disentra pertanian penghasil bawang merah.

Kenaikan harga barang cukup merepotkan rumah tangga untuk bersiasat ditengah mandegnya kemampuan ekonomi untuk Frustasi social menjadi rentan melahirkan kerawanan social dalam interaksi social. Ketiga, tekanan social. Aksi-aksi kekerasan dalam konflik horizontal menunjukkan gejala yang mengkuatirkan. Upaya membangun masyarakat yang berorientasi perdamaian (peace building) mengalami kesulitan dengan berbagai faktor yang menghalangi. Kesulitan ekonomi atau ketidakmauan berkeanekaragaman menjadi pemicu yang saling berkelindan untuk melahirkan konflik.

Contagion effect dari kenaikan premium dengan bijak telah diantisipasi pemerintah dengan melakukan penundaan. Pemerintah sadar bahwa kebijakan kenaikan premium akan semakin menekan rumah tangga Indonesia. Dimana dampak dari kenaikan premium adalah meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang ditimbulkan karena kenaikan biaya distribusi atau transportasi. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan rendahnya kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan rakyat (kecuali dengan menaikkan gaji PNS/POLRI/TNI) akan meningkatkan frustasi social.

Tanpa kenaikan harga, frustasi social mudah ditunggangi atau dibelokkan untuk kepentingan politik oleh pihak-pihak yang menghendaki distablitas social. Konflik horizontal di berbagai daerah menjadi contoh betapa mudahnya masyarakat dibenturkan, 'dibakar' atau di adu domba bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sepele. Kohesi social yang lemah menjadi penambah bahan bakar terjadinya konflik.

Kemelut PSSI dan kekerasan terhadap Ahmadiyah dapat dimaknai sebagai uji petik untuk melakukan gerakan revolusi. Kemelut PSSI menjadi contoh bagaimana merongrong system yang kokoh dan mapan dengan menciptakan musuh bersamanya adalah Ketuan Umum PSSI. Ahmadiyah menjadi bagian upaya untuk membangkitkan sentiment keyakinan yang masih sangat ampuh untuk memicu konflik. PSSI adalah organisasi mapan yang dikuasai sosok yang telah berkuasa sekitar 8 tahun, dan bukan kebetulan bahwa rentang waktu SBY menjabat sebagai presiden adalah 7 tahun. Strategi untuk meruntuhkan kekuasaan Ketua Umum PSSI jika dipadu-padankan dengan strategi menciptakan konflik horizontal mengatasnamakan keyakinan mampu menciptakan gelombang tsunami kekerasan.

Kenaikan premium yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok akan menjadi pemicu konflik dengan upaya menciptakan musuh bersama yaitu pemerintahan SBY. Ketika konflik sudah terpicu dan musuh bersama sudah tersedia ditambah dengan sentiment keyakinan dihembuskan maka gelombang tsunami kekerasan menjadi keniscayaan. Gelombang tsunami kekerasan dapat mengambil wujud dalam jargon revolusi dengan imbuhan tema yang sedang dicari bentuknya.

SBY gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, SBY menjadi agen penodaan agama dapat menjadi slogan-slogan yang dihembuskan untuk menggumpalkan semangat kebencian dan perlawanan. Sehingga menjadi kebajikan kebijakan ketika saat ini pemerintah menunda kenaikan harga premium. SBY tidak sedang berleha-leha, tetapi berpikir keras menyiapkan jurus ampuh untuk bisa keluar dari tekanan yang muncul saat ini. SBY sedang bekerja keras menghadapi situasi kompleks yang bisa bersama-sama 'menyerang' dari berbagai arah. Dan sekali lagi satu per satu SBY mengatasi tekanan meski tidak tuntas namun cukup bernas untuk menghindari dan atau mematikan 'serangan' lawan politiknya.