Hukum yang Berkeutamaan Kejujuran Memancarkan Pesona Keadilan

Banyak contoh olah hukum yang menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak mendorong terjadinya ketertiban, bahkan menjadi awal terjadinya situasi chaos di masyarakat. Pun demikian, hukum yang diemban tidak mencipta kepastian tetapi melahirkan ketidakpastian bagi para pihak yang terkait dengan masalah hukum.

Cita hukum yang tidak tercapai berkelindan dengan praktek korupsi yang didorong roh hedonisme. Untuk itu harapan untuk melihat hukum yang adil ibarat 'pungguk merindukan bulan'. Namun bukannya tanpa solusi, karena hukum tetap harus adil apabila hendak mau dikatakan sebagai hukum.  Tetapi untuk mendorong terciptanya keadilan hukum bagi kondisi hukum di Indonesia saat ini adalah dengan mengkampanyekan keutamaan kejujuran (honest virtues). Watak jujur perlu dikenalkan, dikembangbiakan dan menjadi bagian dari karakter personal dari pengemban hukum. Kejujuran yang dimiliki secara personal akan memberikan pengaruh pada watak jujur dari lembaga penegak hukum.

Berkata dan bertindak jujur harus menjadi olah keseharian pengemban hukum. Kejujuran menjadi barang berharga dan langka dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia sudah lama dibentuk untuk menjadi manusia yang bertopeng dengan wajah kemunafikan yang ditampilkan. Sehingga berkata dan bertindak jujur menjadi kesulitan tersendiri, dan membutuhkan pelatihan atau pembelajaran untuk melakukannya.

Saat ini Indonesia terjebak pada jargon transparansi sebagai bagian dari program good governance. Tetapi transparansi hanya menempatkan lembaga berada ditempat yang tembus pandang, sehingga mudah dilihat. Tembus pandang belum tentu menjamin adanya kejujuran dari obyek yang ditembus-pandangi.  Kejujuran harusnya menjadi roh prinsip transparansi dari good governance.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan kejujuran, tanpa bermaksud menyembunyikan praktek korupsi. Hukum harus ditegakkan dengan kejujuran dari para pengembannya. Hukum harus tampil apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa keinginan untuk memperoleh keuntungan dari proses penegakan hukum.  Hukum yang berkeutamaan kejujuran menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang bersifat preemptif. Kedalaman praktek kejujuran dalam menegakkan hukum akan mampu mencegah praktek korupsi yang dilakukan oleh pengemban hukum.