Kolaborasi Masyarakat dan BPK yang Dirindukan

Edukasi terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan melalui media televisi. Namun edukasi dapat diberikan dengan pertemuan langsung atau diskusi ringan yang menghadirkan auditor BPK ditengah-tengah masyarakat. Pada awalnya, kemungkinan ada ketakutan tersendiri dari masyarakat untuk datang dalam pertemuan. 

Takut namanya dibawa-bawa saat korupsi terkuak, atau ketakutan lain tentang pejabat-pejabat saat ini yang mampu membeli hukum di Indonesia dengan kekayaan mereka. Hingga timbul anggapan dari masyarakat sendiri bahwa informasi yang akan mereka sampaikan tidak akan berguna dan tidak akan ditindaklanjuti.

Ketakutan-ketakutan dan anggapan yang beredar dimasyarakat pun akan menyebabkan masyarakat enggan untuk diedukasi. Melihat kondisi seperti itu, BPK diharapkan dapat lebih menyikapi dengan bijak, lebih fleksibel dan tak henti memberikan penjelasan bahwa masyarakat yang berani dan jujur dalam memberikan informasi akan terlindungi. 

Sebagai jembatan informasi antara keberadaan koruptor dan posisi BPK, masyarakat harus didampingi dan diberi akses dalam memberikan informasi. Masyarakat harus dimotivasi bahwa harta negara wajib diselamatkan dari bibi-bibit koruptor.

Koruptor dan bibit-bibit koruptor memang harus dibasmi dibumi pertiwi ini karena keberadaannya sangat meresahkan dan merugikan negara. Harta negara layak dilindungi. Harta negara yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia harus diawasi agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh rakyat sendiri. 

Bukan dinikmati oleh pejabat-pejabat yang tak bermoral. Sebagai lembaga yang dipercaya dalam mengawasi kekayaan negara, kinerja BPK akan lebih maksimal dengan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat lebih banyak melihat dan merasakan adanya indikasi-indikasi penyimpangan didaerah. Oleh karena itu, satu harapan bahwa Indonesia kedepannya akan memiliki masyarakat yang mampu bertindak. Berpartisipasi  bersama-sama dengan BPK kawal harta negara.