[caption id="attachment_323696" align="aligncenter" width="504" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)"][/caption] Akhirnya benar-benar terjadi, seperti yang saya tulis kemarin disini, pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia membuka lagi moratorium Tenaga Kerja Indonesia untuk pekerja sektor rumah tangga(TKW), yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011 silam. MoU telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di kota Riyadh, Rabu (19/02/2014). Walau Juru Bicara Menakertrans Suhartono mengatakan, dengan ditandatangani agreement ini, tidak serta merta moratorium penempatan domestic worker dibuka, namun siapa yang akan bisa menjamin "ekspor" TKW tidak segera meningkat lagi? Bisnis pengiriman TKW memang bisnis yang menggiurkan. Permintaan yang tinggi terhadap 'kehebatan' para pembantu rumah tangga Indonesia yang dinilai sebagian besar warga Saudi cukup rajin, penurut dan nggak terlalu banyak neko-neko memang masih banyak diharapkan pasca moratorium tahun 2011 yang lalu. Pembantu rumah tangga pengganti yang kebanyakan berasal dari negara Afrika masih dinilai belum sebaik dan memuaskan seperti yang berasal dari Indonesia. Walau biaya untuk mendatangkan para pekerja Indonesia relatif lebih mahal, namun permintaan tak pernah surut. Dengan dibukanya lagi kran 'ekspor' TKW ke Saudi, tentu membuat bisnis ini menggeliat lagi setelah beberapa waktu ditutup. Banyak yang tersenyum simpul seperti para pengusaha PJTKI, calo-calo pencari TKW, klinik medikal hingga oknum-oknum pegawai pemerintah di tempat pembuatan paspor, kartu KTKLN, asuransi dan masih banyak lainnya yang turut menikmati. Fulus memang bisa membutakan mata para pejabat, pengusaha dan semua yang terlibat dalam pengiriman TKW. Yang penting duit, perkara nanti yang dikirim bermasalah, itu urusan belakang, atau malah tak peduli sama sekali. Masih banyak kasus dan masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Walau penulis sendiri seorang TKI di Saudi, namun dalam hati kecil ini tidak bisa menerima jika ada wanita Indonesia jauh-jauh pergi ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga di negeri yang jauh berbeda kehidupan sosial dan budayanya, khususnya Saudi. Kalau ada kasus buruk yang menimpa para tenaga kerja ini, tidak bisa semata-mata menyalahkan majikannya. Dari pengalaman waktu akan berangkat ke Saudi dua setengah tahun yang lalu, saya menemui banyak tenaga kerja wanita Indonesia yang akan berangkat ke Saudi ternyata banyak yang putus sekolah dasar, SMP dan sangat sedikit yang berpendidikan SMA. Ketrampilan pun minim. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan hal-hal seperti ini, sudah tentu akan jadi masalah dinegeri tujuan. Sudah banyak cerita suram soal ini. Moratorium sebagai salah satu solusi yang baik ternyata tidak bertahan lama. Demi uang apapun akan dilakukan dengan berbagai cara. Harga diri, kehormatan, itu nomor sekian, yang penting duit! Persetan dengan nasib para pekerja wanita ini! Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadu.... Dammam, 20/02/2014