Dan tentu makin aneh lagi, jika sudah lebih dari 12 (duabelas) tahun sejak bom Natal tahun 2000, ancaman perayaan Natal masih terus berlarut-larut, sehingga harus selalu dijaga-jaga. Bahkan terakhir kita dengar, beberapa gereja, termasuk Gereja Kathedral, Jakarta, harus memasang CCTV di setiap pojok luar ruangan, untuk membantu monitoring situasi sekeliling gereja. Luar biasa antisipasi yang harus dilakukan, hanya untuk menjalankan ibadah Natal itu.
Padahal, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini, secara jelas menjamin dan melindungi setiap warga Negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bahkan Undang-undang hingga regulasi yang menjadi turunannya tentang jaminan terkait menjalankan ibadah agamapun, sudah jelas-jelas ada.
Yang lebih mengherankan lagi, kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang kuat secara Undang-undang, apakah memang tidak mampu mengatasi persoalan ini, sehingga harus berlatut-larut hingga puluhan tahun? Mengapa pula institusi kepolisian harus mengeluarkan biaya khusus pengamanan Operasi Lilin 2013-2014, dengan mengerahkan pasukan gabungan hingga sebanyak 192.000personil di seluruh Indonesia?.
Bukankah tidak lebih baik, jika dilakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan Natal, dan antisipasi deteksi dan meredam rencana kelompok-kelompok radikal Islam yang semestinya bisa diketahui petanya oleh pihak kepolisian? Apakah selama 12 tahun belakangan ini Pemerintah dan Kepolisian tidak cukup waktu untuk mempelajari dan bertindak untuk meredam ancaman itu?
Begitu banyak pertanyaan yang justru muncul, mengingat setiap Natal menjadi momok bagi umat Kristiani yang kerap jadi sasaran. Dan seakan-akan, Natal menjadi sesuatu yang demikian mencekam, dan baru terasa lega, ketika para umat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Bahkan akan merasa aman, ketika perayaan Natal tidak terdengar peristiwa bom di gereja-gereja, dimana hingga tahun 2012 lalu masih terjadi.
Oleh sebab itu, semuanya itu sebenarnya tergantung Pemerintah dan institusi kepolisian di republik ini. Jika memang ingin mengatasi hal ini, tentu tidak ada yang tidak bisa.
Karena dari mulai konstitusi hingga perangkat penyelesaian masalah ini, semuanya ada dan tersedia. Tindakan juga bisa dilakukan; regulasi bisa dibuat; personil penegak hukum ada; hukuman juga sudah jelas; strategi pengamanan juga dimiliki pihak Kepolisian dan aparat TNI; bahkan anggaranpun sangat tersedia untuk melakukan strategi dan implementasi antisipatif.
Sebab tindakan antisipatif yang mampu meredam, bahkan melucuti rencana aksi-aksi kejahatan itu, akan lebih baik dilakukan, daripada selalu repot menyiapkan personil kepolisian di seluruh wilayah di Indonesia, berikut anggaran besar dan khusus yang harus selalu disiapkan Negara untuk itu.
Rasanya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Pemerintah dan pihak Kepolisian, bersama aparat TNI, agar tidak selalu terulang ancaman di hari Natal, dan mencekam bagi kaum minoritas. Persoalannya, mau atau tidak??? Tak lupa. Selamat Hari Natal bagi umat yang merayakannya.
Danny PH Siagian, SE, MBA, MM
Pemerhati Sosial Masyarakat/ Dosen PTS di Jakarta
