Melihat masa depan RI dalam pemerintahan baru mendatang, semestinya juga kita melihat secara holistik keseluruhan. Melihat sejarah dari era ke era, presiden ke presiden, juga melihat apa yang telah terjadi setahun ini, dan memprediksi apa yang semestinya dilakukan di masa depan.
Mungkin tak perlu jauh-jauh melihat ke belakang, bisa kita lihat saja sejak era presiden SBY. Atau di masa akhir periode kedua SBY.
Saat itu dunia internasional telah melihat data-data yang berkembang di Indonesia menunjukkan angka-angka yang sangat positif.
Meski di era pemerintahan SBY “dikenal” sebagai pemerintahan “autopilot”, namun secara data, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan demokrasi menunjukkan hal yang menjanjikan. Pada masa itulah Indonesia telah melakukan demokrasi one man one vote untuk Pemilu dan Pilpres. Meski tingkat korupsi juga masih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi berkembang cukup baik.
McKinsey Global Institute misalnya, saat itu meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi 7 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 (“The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential”, 2012). McKinsey meramalkan pada tahun 2030 akan terdapat peluang bisnis sektor swasta di Indonesia bisa mencapai USD 1,8 triliun.
Dari data tersebut maka harapan Indonesia setelah masa presiden SBY adalah dibutuhkan kepemimpinan yang tidak korup. Cukup autopilot, Indonesia akan tumbuh seperti yang diramalkan oleh McKinsey.
Lalu bagaimana dengan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini?
Bagaimana tingkat korupsinya? Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di tahun 2024 sebesar 3,85. Menurun dibanding tahun sebelumnya.
Bagaimana tingkat demokrasi? Indeks demokrasi pada tahun 2024 sebesar 78,37. Ini juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Dan bagaimana data-data ekonomi termutakhir di akhir pemerintahan Jokowi?
Pemerintahan Prabowo akan menanggung hutang sebesar utang pemerintah tembus Rp 8.338,43 triliun.
