Apresiasi layak diberikan kepada PDIP setelah memutuskan untuk mengusung Edy Rahmayadi sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. Seperti dilansir berbagai media, surat penugasan Ketua Umum DPP PDIP Megawati itu diserahkan oleh  Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun kepada Letjen (Purn) Edy Rahmayadi di Deli Serdang Sumatera Utara (Detik.com, 10 Agustus 2024).
Dalam surat tugas bernomor: 3211/ST/DPP-VIII/2024 itu, DPP PDIP juga menginstruksikan kepada Edy untuk melakukan tiga hal strategis. Yakni melakukan konsolidasi internal, melakukan pemetaan kekuatan politik, dan mengikhtiarkan penambahan partai pendukung. Tugas ini mirip dengan tugas DPP PKS kepada Anies Baswedan di Jakarta.
Bedanya, PDIP di Sumut tidak bergantung kepada partai lain. Karena perolehan kursinya di DPRD Sumut hasil Pemilu 2024 silam secara normatif cukup untuk mengajukan pasangan Cagub-Cawagub sendiri, tanpa koalisi. Raihan kursi PDIP di DPRD Sumut sebanyak 21, lebih 1 kursi dari syarat ambang batas pencalonan Gububernur-Wakil Gubernur sebanyak minimal 20 kursi.
Sementara PKS di Jakarta masih membutuhkan tambahan beberapa kursi untuk bisa mengajukan pasangan Cagub-Cawagub sendiri. Raihan suara PKS di Jakarta sebanyak 18, kurang 4 kursi dari syarat minimal untuk dapat mengajukan paslon Gubernur-Wakil Gubernur sebanyak 22 kursi.
Oleh sebab itu, keputusan PDIP di Sumut dapat dikatakan final. Misalnya Edy gagal mengajak partai lain untuk bergabung, pencalonannya akan tetap berlanjut. Demikian antara lain yang diungkapkan Komarudin Watubun kepada media.
Sebagaimana kita tahu, hegemoni politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga sangat kuat di Sumut, lebih kurang sama dengan di Jakarta, Banten, Jateng dan Jatim. Mereka solid bakal mengusung Bobby Nasution, menantu Jokowi, sebagai Calon Gubernur. Bahkan semua partai pengusung isu perubahan di Pilpres 2024 silam (PKB, Nasdem dan PKS) juga memberikan dukungan kepada Bobby. Dengan demikian, Bobby bakal didaftarkan ke KPU akhir Agustus ini melalui "kapal induk" kandidasi, yang de facto merupakan barisan KIM Plus.
Apresiasi untuk PDIP
Mengapa apresiasi pantas diberikan kepada PDIP dan semua partai yang memiliki keberanian melawan hegemoni tunggal dalam proses kandidasi Pilkada? Karena dengan cara demikian hadirnya calon tunggal dalam Pilkada dapat dicegah.
Dalam konteks Pilgub Sumut ini (dan semoga juga di Pilkada lainnya) menang-kalah bagi PDIP adalah urusan kemudian. Urusan kedua setelah pasangan calon didaftarkan, urusan ikhtiar perjuangan, strategi dan taktik yang masih bisa dirancang matang dan dipersiapkan maksimal.
Urusan kini dan mendesak adalah bagaimana menghadirkan Pilkada substantif kepada rakyat. Yakni Pilkada sebagai jalan merotasi kepemimpinan secara demokratis sejak awal, sejak proses kandidasi, yang wajib ditunjukan dengan cara menyediakan sebanyak mungkin pilihan bagi rakyat. Bukan dengan memaksakan calon tunggal, lalu rakyat di-fait accompli untuk memilihnya, atau jika tidak setuju disilahkan memilih kotak kosong. Lawak selawak-lawaknya!
Substansi Pilkada berikutnya adalah soal kompetisi. Yakni mekanisme pengajuan gagasan-gagasan perbaikan dan kemajuan yang secara teknis lazim disebut "visi, misi dan program" yang wajib disampaikan kepada publik. Pilkada adalah media bagi para kandidat pemimpin lokal untuk mengompetisikan, mengadu-tanding gagasan-gagasan visioner, kompetensi dan pengalaman, integritas moral dan sosial, serta penyemaian harapan-harapan bagi rakyat Tentang masa depan daerah dan kehidupan masyarakatnya.
