Dengan merujuk pada norma tersebut maka wacana penambahan jumlah kementerian tentu harus diukur berdasarkan beberapa pertimbangan tadi. Dan ini idealnya dilakukan kajian terlebih dahulu oleh tim yang melibatkan unsur-unsur kepakaran yang relevan dan independen. Tidak hanya didasarkan semata-mata pada pertimbangan untuk mengakomodir faksi-faksi politik kepentingan di dalam koalisi.
Tetapi semua orang bisa menduga, bahwa logika kekuasaan (politik kepentingan) nampaknya akan lebih dipertimbangkan daripada kebutuhan ril, urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pelayanan publik.
Politik Akomodatif
Jika hipotesa itu terkonfirmasi nanti, maka untuk kesekian kalinya kita akan menyaksikan kembali praktik politik akomodatif mewarnai perjalanan bangsa ini dalam lima tahun kedepan. Seperti kita tahu politik akomodatif ini sudah berlangsung di sepanjang pemerintahan SBY dan Jokowi.
Politik akomodatif, yang dalam praktiknya yang paling sederhana adalah merangkul lawan-lawan politik yang berseberangan dan/atau kelompok-kelompok masyarakat yang potensial bisa "mengganggu" dengan cara memberinya jabatan atau kedudukan strategis dalam pemerintahan (termasuk lingkungan BUMN), sejatinya dapat mengakibatkan kemerosotan demokrasi.
Karena dengan mengintegrasikan berbagai elemen kekuatan dalam masyarakat, sikap kritis dan kontrol publik atas kekuasaan akan melemah. Fungsi-fungsi oposisional yang dibutuhkan untuk menjaga dan menghidupkan nalar kritis publik, efektifitas kontrol rakyat terhadap kekuasaan, sekaligus menciptakan keseimbangan politik dalam tradisi demokrasi cepat atau lambat akan mati.
Selain itu, politik akomodatif sesungguhnya juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesetiaan menjaga mandat yang diberikan rakyat kepada Paslon Presiden-Wapres terpilih. Terlebih lagi jika dalam praktiknya politik akomodatif ini benar-benar menegasikan fakta-fakta bahwa pada saat kontestasi Pilpres sebagai ajang kontestasi gagasan terdapat perbedaan mendasar menyangkut visi, misi dan program dari masing-masing kandidat.
Dengan mengakomodasikan seluruh elemen termasuk yang memiliki pandangan politik yang berbeda secara tajam kedalam satu barisan pemerintah maka kontestasi gagasan ketika Pilpres digelar menjadi kehilangan makna. Pun demikian halnya dengan pilihan sadar masyarakat terutama yang telah memberikan mandat politiknya kepada Paslon terpilih karena pertimbangan rasional dan tulus mereka menjadi percuma.
Maka tidak perlu kaget jika kemudian muncul sinisme di tengah masyarakat, "Jika akhirnya semua gabung didalam pemerintah, ngapain mesti ada Pilpres. Kita disuruh bertengkar habis-habisan, mereka yang menikmati bersama hasil pertengkaran kita."
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
