1. Mengapa bisa terjadi rusuh di Konsulat Jenderal RI di Jeddah
“Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, kerusuhan itu dipicu provokasi oleh segelintir pihak.” [“TKI Rusuh di KJRI, BNP2TKI: Ada yang Provokasi” - Liputan6.com,10 Juni 2013 ]
Betulkah ada yang mem-provokasi? Betul! Memang ada provokasi… yaitu:
a. Jumlah orang yang berdesakan
b. Panas yang mencapai 40 derajat
c. Layanan dari pihak KJRI yang tidak memuaskan
d. Rasa khawatir para TKI…….. Kenapa? Mari kita baca cuplikan dari The Wall Street Journal dibawah:
“ Arab Saudi Razia Buruh Ilegal” [The Wall Street Journal, 2 April 2013]
RIYADH – Sebagian tenaga kerja asing di Arab Saudi terpaksa menjauh dari kantor, sekolah, pertokoan, dan tempat kerja mereka pada Senin saat pemerintah menggelar razia terhadap warga ilegal. Menurut para pekerja, warga Arab Saudi, dan pemberitaan media setempat, aparat pemerintah merazia gedung perkantoran serta mendirikan pos pemeriksaan dokumen di jalan-jalan besar guna mencari pekerja ilegal.
Semuanya mendekam di rumah,” ujar seorang sopir taksi asal Bangladesh di Riyadh yang mengaku bekerja di Arab Saudi secara legal. Menurutnya, ia telah diberhentikan di tempat pemeriksaan beberapa kali dalam dua hari terakhir. Di pos-pos itu, ia melihat kendaraan imigrasi berwarna hijau tua yang menurutnya ditumpangi oleh tahanan imigrasi. “Semua orang khawatir.”
2. Mengapa pemerintah Indonesia terlambat mengantisipasi?
“Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat : kerusuhan di KJRI Jeddah juga disebabkan program amnesti dari pemerintah Arab Saudi yang mendadak. Sehingga KJRI kurang persiapan untuk melayani para TKI. Jumlah petugas KJRI kurang banyak dibanding TKI yang hendak mengurus surat pemutihan itu.” [“TKI Rusuh di KJRI, BNP2TKI: Ada yang Provokasi” - Liputan6.com,10 Juni 2013 ]
Betulkah amnesty muncul mendadak sehingga KJRI tidak siap?
Mari kita baca artikel dibawah ini…
a. “Saudi King orders 3-month amnesty for illegal workers” [Arabian Business.com, 7 April 2013]
Expats in Saudi Arabia that are currently working in the country illegally have been given a three-month amnesty in which they can correct their visa status, following a direct order from the king. According to English language media in the Gulf state, King Abdullah instructed the Ministry of Interior and Ministry of Labour to implement the window period. Those who do not validate their visa during the three months will face hefty fines and jail sentences.
b. “Saudi labour min calls on illegal workers to use amnesty” [Arabian Business.com, 8 April 2013]
Saudi Arabia’s Minister of Labour has called on illegal foreign workers in the Gulf state to take advantage of a recently announced amnesty by King Abdullah, it was reported. Under the three-month grace period, expats working in the kingdom under invalid or forged visas will be given the opportunity to rectify their status without the risk of fines or imprisonment. “It’s a good opportunity for serious expats to correct their situation as there is no justification for the stay of foreigners who work for firms other than their sponsors or for their own accounts,” Adel Fakieh was quoted as saying.
Fakieh said his ministry would provide all the necessary facilities for expats in the country to correct their status.
c. PHL may seek extension of 90-day amnesty for illegal workers in Saudi [GMA News Online,
The Philippine government may seek an extension of the 90-day amnesty period for illegal workers in Saudi Arabia, which ends July 9, to allow the Department of Foreign Affairs (DFA) more time to work for the repatriation of hundreds of undocumented Filipino workers there.
Kesimpulannya sbb.:
1. Tanggal 6 April 2013, King Abdullah, raja Saudi Arabia mengumumkan amnesty.
2. Tanggal 8 April 2013, Adel Fakieh, Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia, menganjurkan tenaga kerja illegal untuk memanfaatkan amnesty yang diberikan Raja Saudi Arabia
3. Tanggal 30 April 2013 pemerintah Philipina meminta perpanjangan amnesty 90 hari
4. Tanggal 9 Juni 2013 Kerusuhan di KJRI. Berarti ada kurun waktu 2 dua bulan sejak diumumkannya amnesty hingga terjadi kerusuhan.
5. Ketika pemerintah Philipina tgl 30 Apri 2013, segera meminta perpanjangan amnesty, apa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya?
Lihatlah berita dibawah ini:
“Indonesia Asks Saudis to Extend Deadline for Undocumented Workers” [The New York Times,June 10, 2013]
JAKARTA, Indonesia — Indonesian officials called on Saudi Arabia to extend a deadline to register undocumented foreign workers on Monday, a day after a woman died from suspected heat exhaustion outside the Indonesian Consulate in Jeddah while waiting in line for new papers, and frustrated workers set fires and clashed with security forces.
Tanggal 10 Juni 2013 pemerintah Indonesia baru minta perpanjangan? Terlambat lagi? Seperti kasus mengerikan ketika seorang TKI wanita dihukum pancung dan pemerintah Indonesia tidak tahu peristiwanya…?
“Ruyati dan Pemerintah yang Gagal....” [KOMPAS.com, 19 Juni 2011] Agustinus Yunastiawan
KOMPAS.com — Sabtu (18/6/2011) kemarin, bangsa Indonesia kembali berduka. Bukan karena bencana alam yang rutin menyambangi tanah Zamrud Khatulistiwa ini atau karena ada tokoh besar negara ini meninggal, tapi karena Ruyati binti Satubi, seorang tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, yang dieksekusi pancung. Lebih tragis lagi, pihak Arab Saudi tidak memberitahukan mengenai kapan pelaksanaan eksekusi tersebut.
3. Apa komentar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atas kasus ini?
Saat dikonformasi mengenai aksi pembakaran dalam kerusuhan tersebut, ia menegaskan tak ada pembakaran gedung KJRI di Arab Saudi. Menurutnya, para TKI hanya melakukan perusakan dan membakar perkakas di luar gedung KJRI.
"Itu hanya plastik yang dibakar, dilebih-lebihkan saja," ujarnya.
[Muhaimin: Rusuh di KJRI Jeddah karena TKI Hilang Kesabaran, Indra Akuntono, KOMPAS.com, Senin, 10 Juni 2013]
Lihat saja di media besarnya kobaran api yang diakibatkan oleh bakaran “plastik” seperti Bapak Muhaimin maksudkan.
“dilebih-lebihkan saja”, kata Bpk Muhaimin Iskandar. Ternyata beberapa media asing ikut memberitakan juga?
1. Saudi Gazette : “Chaos outside Indonesian consulate” [ June 09, 2013]
2. Reuters : “Indonesian workers protest at consulate in Saudi Arabia” [ June 9, 2013]
3. The New York Times : “Indonesia Asks Saudis to Extend Deadline for Undocumented Workers” [ June 10, 2013]
4. Siapa yang bertanggung jawab?
“KJRI Jeddah Rusuh, Cak Imin: Kemenlu Punya Info Akurat” [KOMPAS.com, Senin, 10 Juni 2013]
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar lepas tangan terkait kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) lebih mengetahui peristiwa tersebut karena kerusuhan terjadi di KJRI.
"Kemenlu yang lebih tahu sih sebetulnya karena semua informasi yang paling akurat dari Kemenlu," kata Muhaimin seusai rapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Jadi………… siapa yang bertanggung jawab?
“Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang”
[Lagu: Berita Kepada Kawan – Ebiet G. Ade]
Timur