Setda, Agraria, Hba, Zumi Zola, Jambi. Siapa Saja!

Setiap pagi, aku pergi kerja melewati beberapa baliho besar bergambar rumah mewah yang bahasanya dimurah-murahkan. HARGA MULAI 300 jutaan, atau HANYA 300 jutaan, atau cicilan HINGGA 60 kali. Ada juga, dp cukup 5% (harganya 1 miliar!)

Sambil menunggang motor dengan anak di depan, aku menganalisa. 399 juta juga masuk kategori 300 jutaan. Kalau "harga mulai", berarti itu yg termurah, yg lain bisa berujung M (miliar, bukan maut). Angsuran biasanya dibayar tiap bulan, maka 60 bagi 12 bulan sama dg 5. Cicilan 60 kali, berarti selama 5 tahun. Untuk ukuran rumah, itu bukan "hingga", tapi "hanya". Kata "hingga" utk 5 tahun lebih manusiawi jika itu kreditan motor.

Lalu terkenanglah aku kembali pd usaha warga sekitar rumah untuk membebaskan lahan yang telah kami diami puluhan tahun. Sejak kecil kami sering dihantui berita penggusuran. Tanah di sekitar simpang kawat, tepatnya dari sekolah Islam al falah hingga po bus imi, memang dikenal milik pemprov sejak dulu. Warga yg datang umumnya hanya modal jasa membuka lahan, tanpa membeli.

Tapi berbeda dg orangtuaku. Kami adalah korban penipuan oleh lembaga pemerintah; dinas agraria, lewat tangan salah seorang pegawai bernama rahman. Ia dan—pastinya—bersama kroni di atas dan di bawah jabatannya berhasil menerbitkan sertifikat atas tanah pemerintah itu utk beberapa warga, tetangga orangtuaku. Melihat beberapa tetangga memiliki sertifikat, maka orangtuaku berinisiatif membeli pula tanah yg diklaim si rahman kepa*** sbg tanahnya. Itu terjadi sekira tahun 1974.

Hingga detik ini, sertifikat itu tdk pernah terbit, meski orangtuaku telah melunasinya dg bukti lembar2 kwitansi dan gambar sketsa. Tidak ada yg bertanggung jawab atas kerugian orangtuaku, kecuali mereka dan anak2nya. Tetangga yg tepat di depan rumah kami, juga korban penipuan. Mereka mengajukan gugatan dengan sidang yg panjang dan berbuah tambahan kerugian; membayar sidang tanpa hasil sertifikat atau sekadar secuil legalitas dari pemerintah; ini benar tanahmu!

(Mungkin) beberapa bulan lalu, atau tahun lalu, atau entah kapan. Kepala kelurahan memanggil seluruh warga. Judulnya rapat. Aku baru tahu setelah tanpa sengaja mendengar obrolan tetangga yg tengah belanja di warung ibuku.

Barangkali 75% warga lorong remaja adalah manusia kelas menengah ke bawah, dari segi pendidikan atau sejenis nalar lainnya. Kebanyakan kami tdk bisa membedakan rapat dan sosialisasi. Mereka (krn aku tdk hadir) bkn diminta pendapat, tapi diberi kabar. Jd ini mutlak bukan rapat. inti dr pertemuan itu, warga harus membayar tanah yg mereka diami sesuai dg njop yg tercantum di kertas pbb masing2.

Inilah kenapa aku membandingkan dg perumahan mewah yg balihonya memuramkan hati. Lahan yang kami buka puluhan tahun silam, kemudian kami bayar pajak tahunannya, dihargakan pemerintah seperti menjual pd orang yg bukan siapa2.

Satu tumbak tanah yang kami langkahi sejak bayi itu dihargai 38-40 juta. Cara bayarnya? Dp 5 juta, diselesaikan HANYA DALAM 5 TAHUN!

Apa tidak ada artinya bapak2 kami yg membuka hutan menjadi lahan hunian ini? Bolehkah aku mengajukan permohonan scan tengkorak (utk melihat rongga otaknya, berisi atau tidak) orang2 yg menetapkan harga dan pelunasan tanpa peduli kondisi warga di sini?

Kembali kukatakan, 75% kami adalah warga kelas menengah ke bawah. Sepi sarjana, bukan krn tak mau, tapi tak mampu kuliah. Orang-orang tua kami kebanyakan tukang ojek, kuli bangunan, pemulung, supir angkot, atau pedagang kecil yg terjerat riba oleh rentenir berkedok koperasi.

Terhadap warga negara yg makan saja utang begini, pemerintah memberi kami harga mewah yg dimurah2kan. DP HANYA 5 JUTA, BISA DIANGSUR HINGGA 5 TAHUNNNN.

Ini siasat kan? Kalian tdk hendak benar2 melepas aset negara utk warga negara. Kalian tahu kami pasti tdk mampu membayar lalu hengkang. Kalian menarget indomaret & alfamart yg sdg ramai membangun, kalian kong kalingkong dg pengusaha sipit yg cari lahan utk perumahan berlabel klub bola dunia, kalian menghitung2 margin antara yg diterima dan dilaporkan.

Haha, kalian ketahuan!