Saya memang sudah berkali-kali SMS pak Ahok melalui layanan pengaduan ke nope 085811291966 dan 0811944728. Saya sudah membuat laporan tertulis ke Ahok Center, saya sudah menemui bapak, dan bertemu langsung pada November 2015 lalu dan bapak berjanji akan mempelajari laporan saya. Terakhir saya juga sudah membuat surat terbuka untuk bapak melalui blog Kompasiana di Surat Terbuka untuk Ahok Namun hingga saat ini, semua aduan saya belum ada tanggapan sama sekali.
Saya sangat mengeluh akan hal ini. Karena carut marutnya birokrasi Dinas Pendidikan atas proses honorer K2 lulus CPNS DKI Jakarta tahun 2014 yang hingga saat ini belum tuntas dan masih menyisahkan banyak persoalan.
Surat terbuka yang saya tulis beberapa minggu yang lalu di media ini, agaknya terbaca oleh orang-orang yang merasa bermain dalam proses ini. Sehingga saya mendapatkan ancaman dan sentilan dari beberapa rekan dan juga atasan.
Pertama, saya salah satu korwil Jakarta Utara (Y) (honorer K2 lulus CPNS) yang dipercaya dinas membantu proses K2 dilaporkan ke Ahok karena melakukan pungutan sebesar 2 juta untuk penetapan NIP. Ia diadukan oleh seseorang yang bernama Dian. Namun entah karena surat terbuka saya atau karena laporan lainnya yang terdengar ke telinganya, ia menuduh saya yang melaporkan permainannya dengan mengatasnamakan Dian.
Kedua, rekan-rekan dari kasus 29 yang menang PTUN dan sedang dalam proses usulan ulang tiba-tiba menuduh saya membatalkan proses mereka karena saya menyebut kasus mereka dalam surat terbuka tersebut. Ini saya anggap tuduhan yang kurang beralasan, mereka diusulkan ulang oleh dinas karena sudah melalui proses sidang dan terbukti tidak melakukan kebohongan seperti yang dituduhkan oleh Lasro Marbun, masa gara-gara surat saya bisa dibatalkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa saya menyebut mereka dalam laporan saya sebagai cermin bahwa ada kekeliruan dalam pembatalan berkas saya dan untuk mematahkan alasan dinas yang menyebut proses K2 lulus CPNS sudah berakhir sejak 31 Desember 2014, nyatanya terbukti ada usulan baru yaitu kasus K 29 yang baru diproses November 2015.
[caption caption="Mereka yang ber SK Bodong"][/caption]
Ancaman selanjutnya justru dari dalam. Keempat teman saya yang sudah sejak Juni 2014 dilaporkan masyarakan karena memalsukan dokumen, marah-marah. Ia merasa saya yang menyebabkan kasus mereka terkuak kembali setelah menerima SK dan menerima gaji dan tunjangan. Mereka sudah dilaporkan berkali-kali, diteror, terakhir disidik oleh Inspektorat DKI Jakarta dan mengakui kalau sudah memalsukan data. Namun tidak ada sanksi yang dikenakan pada mereka. Tapi tiba-tiba mereka menuduh saya yang membongkar kembali semuanya. Hem….orang kuat memang suka seenak udelnya sendiri. Bahkan kepala sekolah saya juga melindungi mereka. Dengan kerasnya mengancam, agar saya tidak mengusik mereka lagi. Kalau saya ingin mengurus berkas yang hilang, urus diri sendiri, jangan bawa-bawa temannya yang sudah aman.
Ada apa dengan birokrasi di negeri ini. Apakah Dinas pendidikan ini milik kepala sekolah dan orang-orang yang berkuasa saja. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan tahta berikutnya adalah orang-orang yang punya sanak keluarga di sini. Jadi jangan heran atau keberatan kalau ada PNS yang datang cuma absen, trus nongkrong di warteq atau warung kopi pada jam kerja jika kesalahan mereka selalu dilindungi. Jika tidak punya siapa-siapa seperti saya, kemanapun melapor akan ketidak adilan ini dan sekeras apapun saya berteriak, yang ada ancaman.
Sekali lagi saya mempertanyakan, kenapa laporan saya tidak pernah mendapat tanggapan dari Layanan Pengaduan Ahok? Saya sangat ingin sekali dipanggil dan mendengar sendiri. Apa kata pak Ahok mengenai “Permainan kotor” dalam proses K2 Lulus CPNS di DKI Jakarta. Sebagai pimpinan tertinggi di DKI, yang terkenal tegas dalam memberantas KKN dan penyalahgunaan wewenang, saya ingin ia mempuyai keputusan yang adil atas kasus saya dan rekan saya. Kenapa maling dibiarkan berkeliaran dengan fasilitas yang istimewa dari pemerintah sementara yang tidak bersalah diciduk untuk dijadikan tumbal.
[caption caption="Layana Pengaduan Ahok"]
