Revolusi Mental "Makan Korban" Wapres

DPR mulai gulirkan pansus untuk selidiki dugaan intervensi para pejabat tinggi atas digesernya pimpinan Bareskrim ketika mulai selidiki Pelindo II. Makanya pansusnya hendak dinamakan Pansus Pelindogate. Siapa para pejabat tersebut? Publik dan media sudah mahfum, yang pasti salah satunya sudah tembus kembali masuk sebagai orang terkaya no. 50 orang terkaya di Indonesia. Adik ipar dari tokoh Angkatan 66, pengguling Bung Karno, ini lebih sukses sehingga masuk sebagai orang terkaya no. 24 di Indonesia.

Sosok inilah, taipan melayu (bukan bermaksud rasis, hanya ingin lebih adil karena selama ini etnis Tionghoa terus dipojokkan), yang membusukkan Revolusi Mental Jokowi. Dengan kekuasaan politiknya ia menambah aset kekayaan keluarga besarnya. Bukan hanya belasan konsesi pembangunan pembangkit dalam program 35.000 MW yang didapatnya, tetapi juga berbagai proyek pembangunan infrastruktur migas di bawah Pertamina sukses dimenangkan keluarga besarnya. Pada kasus Pelindogate, keluarganya diduga memiliki hubungan bisnis yang cukup erat dengan bos BUMN yang beberapa saat lalu kantornya digeledah Bareskrim.

Presiden tentu masih ingat definisi KKN, Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Orde Baru adalah contoh paling vulgar dari model bagaimana KKN dipraktekkan secara luas, terstruktur, dan masif sehingga keluarga Suharto kaya hingga tujuh turunan. Kini, setelah 17 tahun Reformasi, jejak model KKN Orde Baru masih membekas pada Wakil Presiden. Karena itu jika memang Revolusi Mental harus "memakan korban", tentu orang itu adalah sang Wakil. Mengapa? Karena salah satu cita-cita Revolusi Mental adalah pemberantasan mental KKN, maka yang layak menjadi "korban" Revolusi Mental adalah mereka yang terbukti terbiasa KKN.

Tidak ada Revolusi yang tidak makan korban. Tidak ada Revolusi yang tidak gaduh. Suatu perubahan progresif akan menyingkirkan kaum konservatif, begitupun sebaliknya. Tinggal Presiden memilih yang mana, mau mundur atau maju. Maju akan bersama kaum yang menghendaki perubahan mental, menjadi lebih demokratis, egaliter, dan anti KKN. Mundur adalah bersama kaum yang masih bermental feodal dan bermental KKN.

Seorang pelukis progresif yang kini tinggal di Yogya, sempat menjadi eksil buronan politik Orde Baru, pernah berinspirasi yang tertuang dalam suatu karya lukisan. Lukisan tersebut menggambarkan seorang pemuda yang sulit terbang tinggi bersama "balon merah putih" karena kedua kakinya terikat oleh 2 buah batu, batu feodalisme dan batu KKN. Artinya, selama masih mengidap mental feodalisme dan mental KKN, sampai kapanpun Bangsa ini tidak akan pernah maju. Tidak diragukan lagi.

Maka dalam era Revolusi Mental sekarang sebaik-baiknya rakyat diberikan teladan tentang mental baru yang anti Feodalisme dan anti KKN. Bila seorang pejabat di pemerintahan saat ini, apapun jasanya sewaktu Pilpres lalu, terdapati melakukan KKN, maka ia akan menjadi "korban" dari Revolusi Mental. Begitupun pejabat yang anti debat, anti kritik, tidak egaliter, maka ia pun kelak akan menjadi "korban". Sudah seharusnya. Dalam kasus rencana Pansus Pelindogate pun sudah muncul suara-suara untuk memakzulkan wakil presiden karena dianggap terlibat dalam mengintervensi penegak hukum. Sangat kuat indikasi bahwa DPR akan coba mengorek sejauh mana wakil presiden dan keluarganya memiliki konflik kepentingan dalam kasus ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya.. ****