Namun, tentu kita harus mengingatkan Pak Jokowi agar berhati-hati sehingga ia tak "tersandera" oleh pernyataannya sendiri. Dengan kata lain, jangan sampai posisi Menteri justru dijabat oleh kalangan yang asal milenial. Maksudnya, hanya demi memenuhi "kuota" kalangan milenial, akhirnya kompetensi menjadi dinomor duakan alias dikorbankan.
Bila memang pemerintah berhasil menemukan sosok dari kalangan milenial yang dianggap memiliki kompetensi unggul dan layak memimpin sebuah kementerian, tentu mereka memang patut diberikan kesempatan. Â Â
Satu hal yang harus diingat, jabatan Menteri harus diisi oleh orang-orang unggul dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Terlepas apakah ia dari kalangan milenial atau tidak.
Jabatan Menteri sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah, sehingga tak layak bila dijadikan ajang coba-coba apalagi sekadar "bancakan" para mitra koalisi yang mungkin merasa paling berjasa. Atau sekadar mengakomodir lawan-lawan politik di pemilu lalu, atas nama rekonsiliasi. Â
***
Jambi, 4 Juli 2019