Sementara bila kegiatan dan anggaran tak terealisasi, berarti instansinya bermalas-malasan atau mungkin ketiduran. Untuk kasus seperti ini, instansi birokrasi akan dianggap tidak berkinerja, maka pimpinan organisasi bersiap-siaplah dievaluasi bahkan mungkin mengalami mutasi jabatan karena dianggap tidak mampu menggerakkan instansi birokrasi.
Memang banyak dalih yang bisa digunakan terkait kebiasaan "kejar tayang" di setiap akhir tahun anggaran pemerintah. Alasan paling umum adalah anggaran yang sering terlambat diketok palu oleh pemerintah bersama parlemen. Beberapa instansi (terutama di daerah) yang daftar isian kegiatannya baru disahkan setelah mendekati pertengahan tahun anggaran.
Rumitnya proses ketok palu anggaran di parlemen memang bukan rahasia lagi. Ini yang menyebabkan ada pejabat bahkan kepala daerah yang nekat memberikan "pelicin" agar itu bisa cepat selesai. Bisik-bisik di ruang publik, proses pembahasan dan pengesahan anggaran memang sudah menjadi ajang kongkalikong antara pejabat, wakil rakyat, dan pengusaha.
Kebiasaan semacam ini semestinya mendapat perhatian serius dan harus ada perubahan. Keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan anggaran tentu akan berpengaruh pada sisa waktu pelaksanaan kegiatan/program yang seharusnya bisa lebih optimal.Â
Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan instansi yang tak terkendala soal itu? Tentunya tidak ada lagi alasan, mengingat pos anggaran dan kegiatan telah tersedia sejak awal tahun anggaran dan seharusnya sesegera mungkin sudah bisa dilaksanakan.
Sudah menjadi kewajiban birokrasi sebagai pelayan masyarakat untuk mengoptimalkan waktu dan dana yang telah tersedia untuk menjalankan program/kegiatan yang bermanfaat untuk publik. Untuk itulah para aparat birokrasi diberikan penghasilan, berbagai fasilitas serta kemudahan.
Setiap program/kegiatan semestinya sejak awal sudah harus dipersiapkan, dirumuskan, dijalankan, dan diawasi dengan baik sehingga benar-benar membawa manfaat yang positif buat masyarakat. Dengan kata lain, itu tidak asal dikerjakan atau sekadar untuk menyerap anggaran. Â Â
Publik memang harus terus kritis dan aktif mengawasi kinerja birokrasi agar tak sekadar melakukan penghamburan alias pemborosan anggaran yang manfaatnya justru kurang dirasakan publik.
Terlebih lagi di masa-masa akhir tahun anggaran seperti saat ini. Masa-masa ketika aroma pemborosan anggaran pemerintah biasanya dengan mudah dapat tercium dimana-mana.
***
Jambi, 1 Desember 2018
