Siapa Mau Jadi Pelapor Kasus Korupsi?

Sementara itu, pihak oposisi langsung melancarkan kritik tajam terkait PP tersebut. Mereka meragukan efektivitasnya dalam memerangi korupsi. Mereka juga menganggap pemerintah belum menyentuh substansi persoalan pemberantasan korupsi.

Fahri Hamzah bahkan secara spesifik mengatakan pemberian insentif/imbalan pada pelapor kasus korupsi justru berpotensi memberatkan keuangan negara.

Menurut saya, bicara soal efektivitas, kita harus sepakat bahwa itu tentunya mesti diuji terlebih dulu sebelum kita tiba pada kesimpulan berhasil atau tidak. Namun, upaya pelibatan masyarakat luas dalam mencegah dan memerangi korupsi memang harus ditingkatkan.

Kita membayangkan, ketika semakin banyak masyarakat yang sadar dan mau terlibat dalam semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka kinerja aparat penegak hukum akan lebih terbantu. Sistem pengawasan akan berjalan lebih maksimal.

Sikap pro aktif masyarakat yang mau peduli dan ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara tentu sangat positif bahkan mungkin efektif untuk mencegah potensi-potensi terjadinya korupsi. Para "calon maling" akan kian terbatas ruang geraknya.

Permasalahan selama ini, masyarakat cenderung apatis dan kurang peduli. Terlebih lagi, terlanjur ada persepsi negatif kala berurusan dengan aparat penegak hukum karena dianggap bertele-tele bahkan bukan tidak mungkin justru bisa menjerat diri sendiri.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan pidana luar biasa (extraordinary crime), maka penanganannya pun harus luar biasa, tak bisa biasa-biasa. Secara positif, publik semestinya mendukung PP yang berupaya melibatkan masyarakat luas dalam semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada saat yang bersamaan, kita harus mengingatkan pemerintah bahwa lebih dari sekadar pemberian penghargaan/instentif, masyarakat yang diharapkan menjadi pelapor kasus korupsi juga butuh jaminan kepastian sekaligus perlindungan.

Novel Baswedan (Foto: Tribunnews.com)

Pemerintah harus bisa menjamin setiap laporan yang masuk harus benar-benar direspon dengan serius dan tidak sekadar dijadikan sebagai arsip tumpukan laporan. Harus ada penjelasan ke si pelapor, apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, berikut alasannya. 

Selanjutnya, pemerintah melalui penegak hukum juga harus mampu memberikan jaminan perlindungan secara maksimal pada pelapor. Publik tentu masih ingat, ada aktivis bahkan aparat penegak hukum yang mengalami penganiayaan dan diduga terkait upaya pemberantasan korupsi. 

Sebagai contoh, kasus penganiayaan yang dialami aktivis ICW, Tama S Langkun dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Sayangnya, langkah penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut hingga hari ini pun masih terus dipertanyakan.