PADA tanggal 26 Agustus 2014 yang lalu, rekan kompasianer mempublish tulisan yang sangat menarik, setidaknya menurut saya. Judul tulisan tersebut adalah Anggota DPR/DPRD Pantaskah Merasa Terhormat? Saya sangat menikmati tulisan tersebut. Tulisan tersebut dengan mengutip berbagai sumber, juga menampilkan beberapa foto yang menampilkan beragam karakteristik anggota dewan. Banyak kursi yang kosong saat bersidang, menikmati tidur di kala bersidang, ada juga yang sedang mengintip gambar wanita cantik dalam telpon genggamnya. Memang tidak sedikit anggota Dewan yang masih menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka sebagai anggota dewan yang terhormat. Untuk mereka, penghargaan layak diberikan.
Dari tulisan tersebut, saya iseng-iseng untuk membandingkan penghasilan anggota dewan dengan rakyat yang diwakilinya. Merdeka.com, pada akhir Januari tahun 2014 menuliskan empat fakta kemiskinan di Indonesia. Ada 30 juta penduduk di Indonesia atau sekitar 15 % dari seluruh penduduk Indonesia yang berpenghasilan Rp. 12 ribu/hari. Bandingkan dengan penghasilan anggota dewan, yang kurang lebih menerima 787 juta per tahun atau sekitar 2.1 juta/hari (wartabuana.com, 11 Maret 2014). Penghasilan tersebut meliputi gaji dan aneka tunjangan dan beragam kegiatan lainnya.
Dengan gaji yang 175 kali penghasilan rakyat miskin, mestinya anggota dewan tersebut malu jika tidak menghasilkan sesuatu yang berpihak atau memberi dampak bagi masyarakat, secara khusus untuk mereka yang tidak beruntung. Penghasilan yang tinggi seyogyanya berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukan. Tidak melulu menambah hiruk pikuk perpolitikan yang ada.
Gaji yang diterima tersebut berasal dari rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk meminta lebih secara khusus keberpihakan mereka pada rakyat yang diwakilinya. Namun, apakah faktanya demikian? Apakah produk-produk perundangan misalnya, benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan kepada rakyat?
Rakyat yang diwakilinya tinggal di rumah-rumah kumuh pinggir rel kereta api, di bantaran sungai atau di bawah kolong jembatan. Mereka harus berjuang mempertahankan kehidupan mereka hari demi hari dengan beragam tantangan, penggusuran, pemerasan dan beragam bentuk penindasan lainnya. Di manakah mereka saat rakyat membutuhkan tangan-tangan mereka?
Penghasilan yang besar yang dibayar dari uang rakyat, mestinya membantu mereka untuk lebih peduli dan peka memperjuangkan kebutuhan orang-orang yang diwakilinya. Keberpihakan kepada rakyat bisa diwujudkan dengan membuat/berinisiatif untuk merancang produk-produk legislasi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Misalnya, bagaimana produk legislasi itu memberikan jaminan bagi rakyat miskin agar bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak. Termasuk memastikan implementasinya di tengah-tengah masyarakat.
Sumber/referensi
wartabuana.com, 11 Maret 2014
merdeka.com, 23 Januari 2014
