MEMBACA dan mengikuti berita di berbagai media tingkah laku anggota DPR khususnya mereka dari koalisi merah putih, sungguh memprihatinkan. Atas nama efisiensi, penghematan anggaran negara dan menghindari politik uang dalam pilkada merupakan argumentasi yang dikemukakan oleh para anggota dewan yang terhormat yang menghendaki Pilkada melalui mekanisme DPRD.
Secara tegas, Gubrnur DKI Jakarta, Basuki mengatakan bahwa mereka yang berada di balik argumentasi tersebut adalah orang-orang yang munafik yang sebenarnya ingin menempatkan kepala daerah bak sapi perah yang bisa diperas dan melayani kepentingan para anggota dewan yang terhormat.Seseorang, meskipun sangat pro rakyat dan diinginkan oleh rakyat, tetapi kalau DPRD tidak mendukung karena mereka tidak akan bisa memeras, tentu tidak akan dipilih oleh anggota dewan yang terhormat tersebut.
Para pengemat politik dan hukum tata negara mengatakan dalam sistim presidensial di mana Preseiden dipilih langsung oleh rakyat, maka secara otomatis, pimpinan eksekutif yang ada di tingkat bawah baik itu Gubernur maupuan Bupati/Walikota dipilih juga secara langsung oleh rakyat. Sangat tidak bernalar jikalau presiden dipilih oleh rakyat tetapi gubernur, bupati/walikota dipilih melalui mekanisme DPRD. Dalam satu sistim pemerintahan, tidak masuk akal ada dua sistim pemilihan kepala pemerintahan. Seandainya pendapat pengamat ini benar, di mana logika para anggota dewan yang terhormat tersebut? Bukankah mereka lebih memahami undang-undang yang mengatur tentang mekanisme tersebut?
Intensi balas dendam yang sangat transparan yang dilakukan koalisi merah putih atas kekalahan dalam pilpres lalu dan dengan mengabaikan logika dan nalar yang jernih dan sehat, maka tidak mengherankan jika Gubernur DKI Jakarta, kader partai Gerindra, mengajukan pengunduran diri kepada DPP Partai. Kehilangan Ahok, yang menurut banyak orang merupakan aset dan sumber daya yang hebat dan potensial bagi Gerindra, tidak menyurutkan langkah Gerindra untuk memporak porandakan tatanam berdemokrasi yang telah diperjuangkan dengan jatuhnya banyak korban jiwa di masa pemerintah otoriter orde baru.
Rasanya sulit memahami bagaimana anggota dewan, yang merupakan wakil rakyat, bertindak dan berlogika mengingat latar belakang pendidikan mereka yang tinggi. Kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki bukan sebuah garansi mereka akan berfikir layaknya manusia yang utuh yang menempatkan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu dengan apakah mereka layak diumpamakan?
Apakah mereka bisa disejajarkan dengan orang-orang yang munafik? Mereka pura-pura berjuang untuk rakyat tetapi mereka memungkirinya. Dalam Wikipedia dikatakan ada tiga ciri-ciri orang munafik yaitu mulutnya penuh dengan dusta, mengingkari janji dan berkhianat. Tampaknya ciri-ciri itu lekat dengan anggota DPR kita yang terhormat itu.
