Korupsi Lagi Korupsi Lagi, Hilangnya Mata Hati Pemimpin Aceh

Mobil pemadam kebakaran Rp16,89 miliar berbau korupsi dari Swedia.

Banyaknya pertanyaan, mengapa seorang penguasa begitu keras hatinya tidak mau dinasehati. Padahal semua warganya sudah memusuhi… enaknya jadi penguasa?

Barangkali begitu enaknya menjadi seorang penguasa, hingga para penguasa tersebut berusaha sekuat tenaga melanggengkan kekuasaannya demi Nepotisme dan Korupsi. Mereka pun berkuasa demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa menghiraukan rakyatmya yang miskin.

Lagi-lagi rakyat Aceh menderita dengan adanya kasus pengadaan pemadam kebakaran hingga Rp16,89 Milliar. Nilai yang fantastis, begitu besarnya dana untuk pengadaan damkar tersebut. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kejari Banda Aceh. Namun pihak Kejari belum memanggil Gubernur Aceh terkait hal itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada keberanian Kejari Banda Aceh untuk memanggil Zaini Abdullah..? jika nantinya yang bersangkutan terlibat kasus tersebut. Disinyalir dalam kasus pengadaan Damkar diduga melibatkan ‘orang kuat’ di Aceh.

Rakyat aceh sangat mendukung penuntasan kasus Korupsi yang terjadi di Aceh. Rakyat aceh sudah sangat menderita dengan adanya kasus korupsi di serambi mekkah, yang mana sudah merambah ke Pemerintahan Aceh. Pengusutan kasus pengadaan Pemadam Kebakaran ini diharapkan terus berlanjut sampai tuntas dan jangan sampai kemudian berhenti di tengah jalan. Ditakutkan nantinya banyak persepsi yang bisa mencoreng martabat Aceh hanya karena kekurangan bukti lah atau tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengusut hingga kasusnya dilimpahkan ke Pusat (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dipantau oleh Lembaga swadaya di Aceh seperti GeRAK, LSM anti Korupsi dan masyarakat Aceh. Hal ini akan menjadi pemantau langsung pemberantasan Korupsi di Aceh.

Publik pun sudah banyak mengetahui tentang banyaknya kasus-kasus Korupsi yang terjadi di Aceh, yang melibatakan proyek-proyek fiktif, namun tidak pernah tuntas penanganannya. Pejabat Pemerintahan Aceh juga turut serta dalam proyek-proyek fiktif tersebut (terselubung).

Pejabat hukum Aceh harus segera bertindak dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta serta jangan hanya menargetkan kontraktor dan PPTK saja namun segera mendapatkan aktor intelektualnya setiap kasus korupsi yang terjadi di Aceh. Sebab dengan cepatnya bertindak kerugian negara (khususnya di Aceh) dapat diminimalisir, tersangka kasus korupsi segera di jebloskan ke penjara.

Raykat Aceh sudah mencapai titik jenuh, baik segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebab mulai dari Pejabat pemerintahan Aceh hingga kroni-kroninya korupsi secara berjamaah (Korupsi Bersama-sama) tanpa memikirkan rakyatnya yang masih dibawah garis kemiskinan.

Itulah kekuasaan memang membutakan mata dan mata hati mereka… Bahkan membuat lupa diri hingga menelan banyak korban jiwa rakyat Aceh…

Jeffry Watumena