Masjid Baiturrahman Banda Aceh
Salah satu media cetak yang terbit di Aceh, hari minggu lalu memberitakan adanya kunjungan kerja Menteri Perekonomian RI Chairul Tanjung dan Menteri Pertanian Suswono ke Lhokseumawe, Aceh. Mereka meninjau PT Perta Arun Gas yang merupakan perusahan Pertamina. Mereka didampingi pejabat Aceh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Direncanakan Aceh mendapatkan 30 % saham yang dimiliki Pertamina setelah Oktober 2014 nanti.
Gubernur Aceh merasa “Yakin” dengan pengalihan fungsi kilang PT Perta Arun Gas sebagai terminal regasifikasi dapat menjadi gerbang utama perwujudan pusat atau sentral pertumbuhan ekonomi baru di Aceh khususnya Aceh Utara.
Hal ini akan terus berdampak buruk dan merambat pada tingkat Korupsi yang lebih besar lagi. Mengapa hal tersebut menjadi sorotan publik di Aceh..?. Aceh saat ini dilanda tingginya tingkat penggangguran akibat salahnya Pemerintah Aceh menciptakan lapangan kerja. Masyarakat Aceh saat ini hidup di bawah garis kemiskinan di lain pihak Pemerintah Aceh sedang asyik menangani “Proyek-proyek”. Belum lama ini juga konflik yang terjadi antara para Sesepuh GAM dengan Wakil Gubernur Muzakir Manaf, contohnya yang terjadi belum lama ini dimana ketika dalam rapat pembahasan Proyek Mualem sapaan Wagub Aceh pergi begitu saja dalam rapat yang di Pimpin Gubernur Aceh. Hal ini merupakan ketidakharmonisan Pejabat Pemerintah Aceh. Mereka saling mengklaim kekuasaan atas “Proyek-proyek” yang dianggap menguntungkan.
Dengan adanya pengalihan fungsi kilang Minyak PT Arun ini akan terus berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan rakyat Aceh. Perebutan proyek-proyek yang selama ini dikuasai oleh para eks kombatan GAM yang di komandoi Muzakir Manaf akan semakin luas serta terlihat ketidakharmonisannya Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan Wakilnya Mualem.
Selama kepemimpinan ZIKIR (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) Aceh semakin tidak jelas. Kepemimpinan mereka dilandasi oleh ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap rakyat Aceh. Pemerintahan Aceh baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di Perwakilan Rakyat Aceh berjalan sendiri-sendiri. Mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri (Korupsi) tanpa mementingkan kesejahtraan seluruh Rakyat Aceh.
Rakyat Aceh semakin tidak percaya dengan Pemerintahan Aceh, sebab mereka tidak memiliki keinginan untuk mensejahtrakan rakyat Aceh. Harapan Rakyat Aceh dengan tidak adanya kepercayaan mereka terhadap Pemerintahan Aceh dapat menjadi “Cabuk” untuk merubah sikap dan tingkah laku mereka sebagai Pemimpin Aceh untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Harapan rakyat Aceh terhadap pemerintahan RI yang baru nantinya akan memberikan aturan-aturan/fungsi kontrol terhadap Pemerintahan Aceh. Karena dengan fungsi kontrol yangbaik dari Pemerintah Pusat, Aceh akan bangkit dari keterpuruknya.
Jeffry Watumena
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H