Gelaran seminar yang di adakan oleh jaringan peneliti ekonomi KTI beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 12 februari 2013 telah selesai dilaksanakan, banyak kalangan yang hadir dalam acara seminar mari kesulawesi tenggara dengan tema “optimalisasi potensi local dalam mendorong kinerja ekonomi daerah” di awali oleh wakil ketua DPD RI Bapak Dr. La Ode Ida, MA, Andi Rahmat Anggota DPR-RI, Henky Hermantoro Sekjen Kementrian Pariwisata, Kepala Bappeda Kota Kendari, Abdul Rahman farisi, SE, MSE Bos Jaringan Peneliti Ekonomi KTI, Dr. Agung Djojosoekarto Selaku Partnership for Governance Reform,Ainun Bakri dari PNM, Dr. Kaharuddin Djenod M.Eng selaku direktur PT Tearful, Indonesia Eximbank , Ir. Agus Haryono, MM Kepala Sub Pengawasan Ekspolrasi Mineral Kementrian Energy dan Mineral, di tambah dengan undangan yang hadir mulai dari kepala-kepala dinas se dua belas kabupaten kota se-sultra, pengusaha local, lsm, sampai padaakademisi.Isu yang sangat menyeruak dalam acara seminar ini yakni pertama, permasalah kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi yang sangat melimpah namun belum sampai juga menyentuh kesejahteraan rakyat kebanyakan, sultra salah satunya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun bahkan sampai menembus 2 besar di KTI namun belum juga mempu mesejahterakan, ini semua di akibatkan permasalah kualitas dari pada pertumbuhan itu sendri sampai pada pemerintah yang lebih banyak mengarap sector-sektor ekonomi yang di kategorikan sector-nontradeable, dengan meninggalkan potensi-potensi ekonomi local yang bisa inklusif dengan masyrakat kebanyakan, alias sector-tradeable, kedua, keperpihakan pemerintah pusat pada daerah kawaan timur Indonesia masih di pertnyakan dalam artian penetuan kebijakan pembangunan ekonomi kadang-kadang masih sebatas mengada ada, contoh penetuan kawasa-kawasan pengembangan ekonomi ekonomi atau sering kita kenal dengan nama MP3EI, ternya belum didukung dengan tindakan lapangan sampai hari ini, infrakturtur belum memadai untuk mendudukung dari pada pusat-pusat kawasan strategis yang ada di kawasan timur adalah salah satu contoh konggrit yang bisa dijadikan kekuatan argument kita, ketiga dana DAK dan DAU masih banyak di tempatkan di pusat tau pulau jawa, ini semua di akibatkan oleh sknario untuk menentukan jumlkah DAK dan DAU yang boleh di dapatkan oleh daerah-daerah di Indonesia ini mengunakan jumlah penduduk untuk di bagikan, pantas saja hal ini sebelumnya terjadi, contoh kecil jumlah penduduk sultra di bandingkan dengan jawa timur ini sudah tidak adil, maka jangan heran kalau kue ini tidak memihak sama masyrakat KTI.
Sehingga tidak mengherankan kalau paket-paket masalah pembangunan local atau daerah yang sampai hari ini masih di jumpai di mana-mana, terhitung dari tahun 2000 otonomi daerah dengan yang diharapkan dapat mengatasi permasalah ekonomi daerah, namun hingga tahun 2013 paket-paket permasalahan pembangunan ekonomi darah dan local masih marak di jumpai, yang segera menjadi tantangan para pengambil kebijakan, pemerintah, legislative, pengusaha, akademisi dan stekholder lainya. Permasalahan itu daalam tulisan ini penulis mengkasifikasikan lima paket permasalahan ekonomi daerah yakni; (1).Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai pusat kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa. Hal ini terlihat dari ratarata lebih dari 17 persen output yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa digunakan oleh Pulau Jawa, sedangkan oleh wilayah lain di luar Pulau Jawa hanya di bawah 5 (lima) persen. (2).Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut terjadi lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap kabupaten ialah 227 persen, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sebesar 171 persen. (3).Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.(4).(Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah, Kapasitas SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah, Kompetensi SDM stakeholder lokal/ daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah, Partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusanterkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah) (5). Rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, (Fungsi lembaga-lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal, Kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah).
Pembangunan Masih Terkonsetrasi Di Pulau Jawa
Factor yang menjadi papua ingin memisahkan diri adalah ketertinggalan daerah mereka dibandingkan dengan wilayah jawa adalah sudah menjadi rahasia umum, masyarakat papua dengan bendera OPM ingin merdeka dari Indonesia, membentuk sendiri Negara baru alias keluar dari Negara Indonesia. Pembangunan selalu terkonstrasi di pulau jawa adalah fakta yang dapat dibenarkan dengan beberapa kejadian, factor; banyaknya dana-dana yang di tempatkan di pulau ibukota Negara itu, infrakturtur yang sangat kompleks dibandingkan dengan kawasan timur. Sampai pada kualitas sumber daya manusia yang baik di tempatkan di jawa adalah hal menarik yang segera di cari ramuanya suapaya kondisi kesejahteraan masyarakat kita mampu sederat dengan masyrakat yang berdomisili di pulau jawa.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari tahun-ketahun adalah harapan yang baik di tengah masyrakat kita khususnya kawasan timur Indonesia yang umumnya tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, ambil contoh sultra yang sampai menembus angka 11,58%, yang disusul oleh propinsi lain dikawasan timur Indonesia. Namun dibalik ini semua patut kita sayangkan ternyata setelah kita amati masuk didalamnya angka ini tidak semua di dihasilkan oleh masyarak kita, kue yang besar ini dalam bentuk PDB, dan ternyata juga sebagian bahkan sebagian besar di bawa lagi di pulau jawa sana, lihat saja komponen pembentuk dari pada pertumbuhan yang berkontribusi besar adalah sector dari awal penulis cantumkan, sector non-tradeable (pertambangan, perhotelan,dan restouran), yang kesemuanya usaha/sector ini di dalangi atau di jalankan oleh pengusaha-pengusaha yang bukan orang di daerah ini. Pertambangan adalah salah satu sector yang besar memberikan sumbangan namun ini pengusaha yang banyak mengerak sector ini adalah orang-orang yang berdomisisli di pusat sana, restoran juga sama, apa lagi dengan hotel sifatnya hanya daerah ini menjadi agen di tanah sendiri dengan hanya mendapat imbalan dari sector pajak, kemudian pihak BPS hanya sekedar mencatat tidak peduli kalau uang yang dihasilkan dari proses ekonomi itu di belkanjakan di daerah ini atau tidak.
Maka tidak menherankan di tengah kondisi situasi ekonomi kita membaik secara nasional, bahkan daerah kita tengah menikmati pertumbuhan yang baik, kita juga tidak pernah absen dari masalah-masalah social yang ada kemiskinan, penganguran sudah menjadi berita hangat di telinga kita, meskipun hal ini tidak pernah menjadi hot issue pemberitaan di media lokal kita. Infraktutur yang buruk adalah hal yang patut kita dapatkan dari pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi ini adalah kebalikan dari pada teori yang kita dapatkan di ruang-ruang kuliah. Inilah ironi meskipun kinerja ekonomi tinggi buahnya tidak jatuh yang baik, ini semua uang di 11,58% tadi bisa di katakana 70%nya lari kepusat, ditambah lagi dengan pembagian dana-dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat tidak pernah adil komplit lah permasaklahn yang di terima daerah kawasan timur Indonesia.
Lemahnya Keterkaitan Atar Wilayah Yang Ada Di KTI
Bukti nyata cina,jepang sampai singgapura yang membangun infraktutur dasar sebagai awal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonmi yang cepat dan merata di semua wilayah adalah hal yang seharusnya menjadi rujukn dan banding oleh para stekholder pelaku ekonomi, pemerintah seharusnya tidak tutup mata melihat kondisi infrakturtur dasar wilayah kawasan timur Indonesia, pelabuhan yang belum memadai, jalan yang trans Sulawesi sampai sekarang belum rampung dengan kondisi yang ideal, menurut penulis adalah hal yang segera menjadi agenda para pelaku-pelaku ekonomi pemerintah pusat harus mulai komitmen dengan anggaran untuk menuntaskan trans-sulawesi. Karnah salah satu factor utama yang menjadi mimpi buruk dari pada lemahnya keterkaitan antar wilayah adalah infraktutur jalan yang menhubungkan kawasan-kawasan yang ada di KTI. Hingga muara utama yang terjadi dari lemahnya konetifitas ini adalah ekonomi biayah tinggi yang menghantui setiap dan marak di daerah-daerah.
Kawasan timur Indonesia agak menarik untuk di jadikan refleksi atau efaluasi pemabnagunan ekonomi di Negara ini, mengingat banyak permasalah ekonomi yang penulis sudah ulas dari awal, pemerintah harus tidak tinggal diam, keberpihakan anggaran adalah kunci utama yang harus di realisasika, kemudian kondisi birokrasi atau pemerintahan yang baik guna mendukung komitmen pembanguan yang digulirkan pemerintah adalah sangat mendesak adanya. Semoga pemerintah bersama dengan stekholder mesin-mesin ekonomi mampu menunjukan komitmenya. Karnah tanpa komitmen pemerintah maka segala persoalan yang ada kawasan timur Indonesia akan sia-sia harapan masyarakat untuk mendapatkan buah pembangunan yang sedang di jalankan oleh negri ini.
