Pengumuman harga bahan bakar minyak (BBM), terhitung empat hari sejak rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Negara perubahan 2013 itu melegakan dan sekaligus membuat tegang dikalangan masyrakat bawah karnah kenaikan ini dapat mengandung dampak yang tidak di inginkan. Sebagaimana mengacu pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah yang dimulai sejak tahun 2005 selalu menimbulkan dampak di tengah-tengah masyrakat. Meskipun dampak paska kenaikan harga BBM oleh pemerintah telah mengantisipasinya dengandengan kompensasi-konpensasi, namun kompensasi ini seakan tidak mampu menahan derasnya dampak yang ditimbulkan setelah penetapan harga bahan bakar minyak baru yang di setujui. Tercatat 27,9 triliun dana yang di kucurkan pemerintah untuk kompensasi kenaikan harga BBM, yang terakumulasi padalima program utama, yakni: penyaluran raskin untuk rakyat miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, pembangunan infraktutur dasar, bantuan langsung sementara masyrakat (BLSM). Dari lima program ini BLSM lah yang kemudian mendapatkan kucuran dana terbesar dari lima program tadi yakni 9,7 triliun, yang diharapkan dapat langsung meredah dampak kenaikan harga BBM di kalangan masyrakat bawah yang di nilai pemerintahan SBY-BUDIONO.
Banyak program-program kompensasi di dilahirkan, namun keluhan datang ditengah-tengah masyrakat begitu banyak, berita media masa, televisi nasional, Koran nasional bahkan sampai media local di seluruh negri ini memunculkan hedline dan judul-judul pemberitaan yang memprihatinkan dari dampak kenaikan harga BBM, ini juga seakan menjadi rasionalisasi bahwa kompensasi yang di munculkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM seakan tidak serta merta mengatsi dampak tadi. Sultra salah satu propinsi yang ada di kawasan timur Indonesia yang mulai dikenal nasional dengan kinerja ekonomi-nya diatas rata-rata nasional, bahkan sampai menembus angka urutan ke-dua tumbuh tertinggi setelah papua barat, namun kinerja ini seakan tidak bisa menghidarkan daerah kita ini dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. “Sejumlah daerah sembako mulai naik, adalah deratan judul berita media cetak local yang ada di daerah ini paska penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat.
Sembako Kita Paska Kenaikan BBM*
Sembilan kebutuhan pokok atau yang sering di namakan sembako adalah komoditas-komoditas barang yang sangat rentan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, disadari atau tidak oleh pemerintah masyrakat, bahkan sampai tingkatan pedagang yang kerap mengambil untung disaat-saat kisruh dengan korban utama masyrakat. Kenaikan haraga-harga komoditas dan barang-barang sembako ini naik sejak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga sampai pada pasca kenaikan haraga BBM di tetapkan tanggal 19 juni; Banyak harga barang melambung tinggi meskipun pemerintah belum menetapkan kenaikan barang di pasaran. (diskusi penulis dengan kepala dinas perindag provinsi sultra dan disperindag kota kendari di kantor masing-masing*). Kalau menyimak lebih jauh pernyataan dari Disperindag Propinsi ini adalah hal yang sangat disayangkan ketika kebutuhan pokok yang berhubungan langsung dengan perut rakyat yang terakumulasi dalam kedaulatan pangan untuk rakyat harus di persulit untuk mendapatkanya (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan kemandirian pangan). Dalam konteks keadaan sembako daerah sultra, daerah kita juga ini sebenarnya sangat di untungkan dengan kondisi sumber daya alam yang sangat mendukung dari pada penyedian pangan, terhitung 12 kabupaten-kota saling mendukung dalam hal ini, meskipun ada daerah-daerah yang tidak sepenuhnya tidak mampu memproduksi bahan-bahan strategis komoditi dari pangan tadi. Kota kendari adalah salah satu daerah yang ada di sultra ini yang tidak memproduksi bahan-bahan komoditas pangan tersebut; sehingga kota ini adalah kota yang sangat membutuhkan sokongan daerah lain ples dengan sokongan komoditas sembako dari luar Sulawesi tenggara, beras, gula, terigu, bahkan sampai bumbu dapur di sebagian besar di pasok di wilayah Sulawesi selatan dan jawa. Kondisi inilah yang kemudian membuat banyak kalangan khawatir dengan kondisi sembako kita; kenaikan harga bahan bakar minyak banyak dapat memicu kenaikan tarif angkutan darat laut bahkan sampai udara sekaligus, yang pada giliranya akan menaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, karnah sebagian besar pembentuk harga yang ada di sultra yakni biayah pasok barang-barang ini.
Kondisi inilah yang harus disadri oleh semua pemangku kepentingan pemerintah, masyrakat bahkan sampai tingkatan kampus yang mewakili kalangan akademi sebagai gardang terdepang dari masyrakat; untuk menyatukan pandangan ples presepsi agar mencarikan solusi yang terbaik dari kondis yang ada. Sudah lama daerah kita terisolasi dengan harga barang yang relative tinggi disbanding dengan daerah lain; ada selisih harga yang lumayan tinggi antara makasar dan kendari. Pemerintah harus mulai lagi melihat kembali draf pembahasan bagaiumana kita mampu swasembada pangan terutama yang tergabung dalam komoditas Sembilan kebutuhan pokok, dan kalau perlu kita kedepan menjadi salah satu pemasok bukan lagi pengimpor. Harus ada keinginan kuat untuk mencapai ini semua terutama dari pemangku kepentingan tadi. Terutama pemerintah yang harus mulai mendorong pendukung-pendung cita-cita swasembada pangan tersebut, infraktutur dasar kita di perbaiki ini juga salah satu yang masuk dalam kompesasi BBM pembanguan infartutr dasar di desa-desa melalui kementria pekerjaan umum, lahan-lahan tidur yang berpotensi harus mulai di identifikasi guna menyediakan komoditas-komoditas yang dianggap masih kurang di daerah kita.
Rantai Pasok Sembako Kita Dalam Masalah*
Sudah menjadi rahasia umum daerah ini sangat minim akan infraktutur pendukung rantai pasok barang masuk Sultra, pelabuhan yang memprihatinkan, jalur Trans-Sulawesi yang sangat tidak mendukung daya pasok barang masuk Sultra. Belakangan ini antrian kendaraan logistik darat bahkan sampai laut dengan mudah kita dapat menyaksikan di Pelabuhan Nusantara, salah satu pintu masuk ibukota Sultra Kendari, bahkan kondisi ini saking memprihatinkan antrian masuk pelabuhan terhitung untuk mendapatkan giliran bongkar-muat di pelabuhan nusantara kendari sampai menungu seminggu lamanya, persoalan infraktutur yang belum optimal disediakan oleh pemerintah adalah pemicu utama-nya. Kondisi inilah yang mengakibatkan masuknya-nya dan pengiriman bahan-bahan kebutuhan pokok dari sentra pemasok kebutuhan pokok kadangkala. Yang pada giliranya mengakibatkan biayah distribusi yang makin mahal. Bahkan dapat disinyalir kondisi seperti ini dapat menciptakan biayah distribusi lebih tinggi dari biayah produksi barang, kisaran 30%-40% biayah distribisi tercipta kalau kondisi ini terpelihara, maka tidak meherankan ketika harga barang tiba-tiba melambung tinggi, disparitas harga yang berbeda jauh antara makasar dan kendari.
Sekedar informasi bahwa biayah transportasi adalah kompnen yang sangat cukup besar menyerap biayah dalam pendistribusian barang dalam kondisi seperti diatas. Sebagaimana seperti berita yang dirilis oleh fajar online,2012 yang lalu, sebuah penelitian menyimpulkan bila komponen biayah transportasi setidaknya sampai mencapai 30% dari biayah system logistic, hal inilah yang sangat mirip di sultra dan bahkan lebih parah lagi, BPS & BI 77% inflasi nasional berasal dari daerah yang diakibatkan tersendatnya distribusi pangan dan minimnya konetifitas antar-daerah. Kondisi pasokan sembako tidak sampai disini, tapi persolan ditribusi pangan kita juga masih di warnai dengan sejumlah bentuk pungutan liar yang memberatkan para pengusaha sehingga berujung pada tingginya harga di konsumen, menurut himpunan pengusaha muda (HIPMI) total pungutan liar diseluruh Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 25 triliun, dan tahun 2013 ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 27-30 Triliun. (porsi pungli terhadap total produksi sampai 6-9%, kata wakadin). Bahkan menurut bambang sujagad riset dan teknologi konsumen-lah yang akan menanggung semua ini, melalui kenaikan harga barang yang tidak sehat.
Maka tidak lah salah pemerintah untuk bagaimana melihat kondisi ini, melihat dalam kacamata untuk senantiasa bagimana berkomitmen mengatasi masalah-masalah jalur distribusi pangan tadi. Tidak ada salahnya ketika dana kompensasi BBM yang di kucurkan pemerintah dalam program pembangunan infraktutur dasar, untuk segera memperbaiki jalur-jalur ditribusi yang dapat diharapkan kedepan nantinya tidak lagiyang menjadi kendala ditribusi pangan. Agar kiranya kedepan tidak lagi mempersoalkan disparitas harga antara makasar dan kendari. Maka pada akhirnya pemerintah jangan lagi mencari alasan untuk tidak memperhatikan kondisi jalur-jalur distribusi, program pemerintah pusat sudah digalakan tinggal daerah bagaimana menjalankan dana yang sudah ada bahkan pemerintah juga sudah berkomitmen dalam MP3EI untuk segera merealisasikan infraktutur dasar berkualitas ditinggkatan masing-masing daerah yang memperhatikan kondisinya*
Kritik & saran
-085398995217
-3229D6FO
