Mengapa pertumbuhan ekonomiyang tinggi ternyata belum mampu menggapai lebih banyak masyrakat untuk keluar dari kemiskinan ? Mengapa keberpihakan terhadap petani harus menjadi prioritas utama dalam mengentaskan kemiskinan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat sering muncul ditengah-tengah masyrakat kita, bahkan sampai dunia kampus sekalipun, memang akhir-akhir ini kita menyaksikan angka-angka pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah begitu tinggi yang diserati dengan pengurangan angka kemiskinan yang jauh dari baik menurut sebagia kalangan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah sejatinya harus mampu memberikan harapan ditengah-tengah masyrakat, ini berangkat dari satu logika bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara dan daerah berarti mengindikasikan pergerakan ekonomi ditengah-tengah masyrakat sedang bergairah, mulai dari sektor pertanian seharusnya semakin menunjukan kualitasnya sebagai lending sektor negara, indutri yang semakin bertumbuh dan banyak menyerap lapangan pekerjaan dan bahkan mampu menjadi hilir dari sektor pertanian, disektor jasa seharusnya mengindikasikan banyaknya permintaan masyrakat akan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam menunjang aktifitas masyraat. Namun jika logika-logika ekonomi seperti ini tidak termuat dalam
Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita? Sudah menjadi rahasia umum kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak mampu mengeluarkan orang-orang miskin dalam lingkaran kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak banyak menekan angka kemiskinan, angka penganguran, dan bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah contoh kalau negara dan daerah dalam mengenjot pertumbuhan ekonmi dengan mengerakan terus menerus sektor yang tidak inklusif dengan masyrakat miskin (sektor tradeable). Dan bahkan Dalam pertumbuhan ekonmi tersebut sangat melanggar transformasi struktur ekonmi secara sehat, negara tidak lagi mempedulikan bagaimana hasil pertanian para petani kita diolah dalam negri melalu industri, negara lebih suka memilih impor dari pada mempertahankan struktur ekonomi yang sehat. Daerah lebih parah daerah seakan terbuai dengan pencetakan rekor pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pertanian tidak lagi diurus, yang diutamakan adalah bagaimana jasa-jasa mampu digenjot dengan cepat, untuk mendapatkan pajak-pajak, pertambangan di berikan kuasa sebanyak-banyaknya kepada pengusaha-pengausaha yang ingin mengarap lahan-lahan potensi tambang, meskipun intu melanggar RTRW tapi pemerintah seakan membiarkan.
Dari kasusu kasus diatas maka tidak heran kalau memang akan muncul pertanyaan pembuka diatas. Mengapa pertumbuhan ekonomiyang tinggi belum mampu menggapai lebih banyak masyrakat untuk keluar dari kemiskinan ? ya karnah memang keberpihakan negara dan daerah terhadap masyrakat yang sudah mengapdikan diri sebagai petani tidak diperhatiakan dengan serius. Petani dibiarkan bergulat dengan masalahnya sendiri. Pemerintah dalam kondisi ingin mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpikiran pragmatis, pemerintah menilai kalau infestasi dibidang pertanian itu jangka panjang, sementara jabatan yang disandang bupati, gubernur hanya lima tahun.
Agenda pendirian bank petani ?
Dalam seminar ekonomi yang digagas oleh ikatan mahasiwa pembangunan Indonesia bertempat di universitas hasanudin makasar beberapa waktu yang lalu. Pakar ekonomi unhas berpendapat, Indonesia tidak usah takut dan malu mengagas yang namanya bank untuk petani kita, kita wajib mencontoh tailand misalnya, dinegara itu ada yang namanya bakn padi, bank kedalai, bank kelapa. Beliau berpandangan keberpihakan pemerintah harus mampu diwujudkan dalam sector pertanian kita terutama akses modal, solusinya ya bank yang konsen betul terhadap petani. Agenda pendirian bank untuk petani sebenarnya syarat untuk membangun kembali pertanian kita, petani jangan dibiarkan dengan masalhnya sendiri dalam kondisi-kondisi seperti ini. Petani harus dibimbing untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonmi yang tinggi dan mampu mengurangi kemiskinan. Karnah jika kita ingin memberantas kemiskinan sebenarnya pemerintah tidak harus jauh-jauh untuk berpikir pemerintah cukup berpihak pada petani, karnah ebagian kelompok kelompok yang tergolong miskin itu berada di pedesaan dan umumnya meraka ini sebagai petani.
Pertanyaan Mengapa keberpihakan terhadap petani harus menjadi prioritas utama dalam mengentaskan kemiskinan? Selain juga kalau petani umumnya adalah masyrakat miskin, petani juga akhir-akhir ini dan bahkan selama republik ini berdiri akses terhadap modal terutama dari perbanka konvesioal itu tidak diterima. Dan juga petani tidak memiliki kelembagaan ditataran petani yang baik. Dalam artian mampu mengkomodasi aspirasi dipetani tersebut.