Mohon tunggu...
robertus rinti
robertus rinti Mohon Tunggu... -

nama;robertus rinti hobby: bernyanyi cita-cita: go internasional

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kebijakan Menggoncang Masyarakat

23 Oktober 2013   10:56 Diperbarui: 24 Juni 2015   06:08 267
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Belakangan ini dunia perpolitikan kita sempat kembali digoncangkan beberapa kasus dan peristiwa Politik yang melibatkan Partai Partai besar di Pemerintahan dan di lembaga Parlemen yang saling tikung menikung yang berujung pada tidak efektifnya Pemerintahan karena berbagai kebijakan yang kerap kali ditaruk ulur oleh penguasa.

Ya, yang paling terbaru adalah rencana kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintahan presiden yudhoyono, dimana kebijakan tersebut secara tegas ditentang oleh Partai Keadilan sejahtera alias PKS. PKS yang sejatinya adalah Partai anggota Koalisi yang dihimpun oleh Partai Demokrat sebagai Partai penguasa terbesar pada akhirnya dihujat habis habisan oleh berbagai kalangan karena dinilai telah melanggar kesepakatan Koalisi yang dibangun, bersikap tidak etis, bahkan telah berkhianat terhadap Koalisi.

Namun disisi lain, PKS pun juga dapat dengan mudah berkilah, bahwa apa yang dilakukannya (menolak kebijakan kenaikan BBM) bukan sebagai manuver yang mengkhianati koalisi pemerintahan SBY, melainkan justru mendukung Pemerintah, karena pada hakekatnya apa yang diperjuangan PKS adalah demi kepentingan rakyat, yang notabene adalah tugas utama Pemerintah. Sebenarnya penolakan terhadap rencana kenaikan BBM bukan pertama kalinya sikap PKS yang berseberangan dengan Koalisi Pemerintahan SBY, dalam beberapa kasus, kebijakan kebijakan tidak populis pemerintah ketika mengucurkan Bail out ke bank century senilai 6,7 Triliun rupiah juga ditentang PKS, begitu pula dengan sikap PKS yang mengajukan Hak angket di DPR terkait kasus mafia pajak yang berujung pada reshufulle salah satu Menteri PKS di cabinet.

Hal ini terjadi karena adanya permasalahan seperti:

A. Lemahnya Sisi Managemen Konflik Yang di Bangun

B. Lemahnya Kontrak Politik dijadikan Momen untuk “Politik Dagang Sapi”

Menurut saya semua kebijakan yang di keluarkan pasti melewati kesepakatan bersama, jangan pernah menyalahkan sepihak, karena negara kita negara demokrasi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun