Memilih Pemimpin dalam Demokrasi Transaksional

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di laksanakan serentak pada tahun ini. kalau tidak salah Pemungutan suara pilkada dilaksanakan pada bulan Desember 2015.Calon kepala daerah baik itu Gubernur untuk daerah Provinsi ataupun Bupati walikota untuk daerah kabupaten sudah melakukan pendaftaran.ada yang mendaftar melalui Partai politik ada juga yang mendaftar Perseorangan atau melalui jalur Independen

menjadi Kepala daerah adalah tugas yang berat dan juga mulia , di tangan mereka lah arah pembangunan suatu daerah di tentukan.baik pembangunan daerah dari segi infrastruktur maupun pembangunan dari segi sumber daya manusia nya dimana yang menjadi tujuannya adalah masyarakat yang makmur dan sejahtera 

Dalam sistem demokrasi saat ini perjuangan untuk menjadi kepala daerah bukan hal yang mudah ,langkah awal bagi calon yang mendaftar melalui jalur partai politik di perlukan beaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik 

Demikian juga Calon kepala daerah yang maju melalui  jalur independen juga bukan hal yang mudah , persyaratan agar dapatnya  mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 300.000 sampai dengan 400.000 KTP ( tergantung dalam daerah Pemilihan ) dalam masyarakat yang apatis terhadap demokrasi saat ini dan sudah mulai "cerdas" tentunya tidak mungkin dengan sukarela 300.000 sampai dengan 400.000 orang tersebut menyerahkan dengan sukarela salinan KTP nya atau dengan kata lain there are not free lunch ( tidak ada makan siang gratis )

Setelah masing masing Calon kepala daerah sudah lolos dalam tahap awal untuk bisa berkompetisi dalam Pilkada baik yang sudah mendapatkan kendaraan partai politik ataupun dari jalur indepeden masih harus banyak mengeluarkan beaya lagi untuk menarik simpati dari masyarakat supaya memilihnya saat pemungutan suara.baik melalui media televisi , radio ,majalah cetak dan ada juga yang menggunakan sistem blusukan yang saat ini sistem tersebut masih di anggap sebagai sistem yang mumpuni dalam menarik simpati masyarakat.

sebagian masyarakat menghadapi Semarak Pilkada tampak hanya dengan rasa hampa , tak ada harapan mereka pada pemimpin mereka yang baru , mereka merasa hanya sebagai objek yang di manfaatkan dalam waktu tertentu saja. ada pernah saya mendengar dari beberapa orang :  ikut pilkada atau tidak yang sopir tetap juga jadi sopir yang mbecak tetap saja mbecak yang susah tetap aja susah , itulah alasan mereka. jadi tidak bisa kita salahkan juga jika tidak ada "ongkos bensin " berat untuk melangkahkan kaki ke tempat Pemungutan Suara

Sebagian besar masyarakat juga menaruh harapan pada Pilkada serentak ini bisa mencetak Pemimpin baru yang bisa membawa perubahan membawa  arah pembangunan daerah lebih baik sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera adil dan makmur

memang tampak  serba salah ibarat dua sisi mata uang , di satu sisi untuk menjadi kepala daerah di tuntut untuk mengeluarkan beaya yang sangat besar karena berada dalam situasi transaksional  sementara di sisi lain ada tuntutan masyarakat yang harus di penuhi yaitu yang bisa amanah dan dapat  mensejahterakan mereka 

juga menjadi tugas yang berat dan mulia untuk akademisi tata negara dan politik dalam menemukan Formula yang tepat dalam sistem Demokrasi sehingga bisa di hindari demokrasi Transaksional dalam menciptakan Pemimpin Masyarakat