Mohon tunggu...
Cahyo Prabowo
Cahyo Prabowo Mohon Tunggu... Konsultan - Enjo, Sederhana, Rendah Hati
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Broadcast Journalism,Komunikasi Industri Media, Infomatika dan Media Online / media baru (new media) Indonesia, Ilmu Komunikasi

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pro Kontra Plastik Membayar, Uangnya Masuk Kemana?

3 Maret 2016   23:27 Diperbarui: 4 Maret 2016   00:39 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia memiliki luas mencapai 1,9 juta km persegi dari Sabang Hingga Merauke. Permasalahan yang ada di Republik ini sering dan sangat banyak yang muncul tanpa kita sadari. Negara Indonesia adalah negara hukum dan memiliki jumlah provinsi mencapai 34 Provinsi.

Nama Indonesia sendiri muncul dan ada tidak datang secara tiba-tiba ada namun ada sebuah proses jalan yang begitu panjang dan Indonesia dahulu pusat perdagangan dikawasan Asean, Asia Pasific dan negara lainnya. Negara Indonesia adalah negara konsumen yang bagaimana masyarakatnya suka berbelanja sana sini 

Namun pada tanggal 27 Februari 2016, masyarakat Indonesia sudah mulai mengerem belanjanya karena mahalnya sebuah 1 kantong plastik. Loh ko mahal?? Sejak akhir februari setiap masyarakat membelanja di swalayan atau sejenisnya dikenai biaya 200 rupiah hingga 1500 rupiah diwilayah luar jawa. Ada apa gerangan dengan fenomena ini...? Petukangan, Kamis (03/03/2016).

Berarti kalau di akumulasikan saja 1 kantong plastik masyarakat harus membayar 200 rupiahsd 1500 rupaih lah kalau ratusan juta orang masyarakat menjadi berapa dan uangnya masuk kemana itu...? uang ini harus dipertanyakan kemana larinya jangan sampai muncul suatu masalah.

Ini bisa menimbulkan sebuah pro kontra terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil ditambah muncul plastik membayar. Seharusnya tidak usah membayar guna perputaran uang lancar kalau perputaran uang tidak lancar apa yang terjadi, pasti muncul sebuah lambatnya perekonomian dan kredit macet bertambah banyak akibat dari lambatnya uang berputar.

Saran untuk Presiden RI dan jajarannya perlu dikaji ulang soal 1 kantong plastik membayar guna perputaran uang dimasyarakat mudah dan lancar serta daya minat masyarakat kembali bergairah uang mudah digunakan lancar dalam perputaran uang.

Penulis

R Cahyo Prabowo, DKK

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun