Badan Narkotika Nasional (BNN) Â secara resmi dilibatkan dalam pemeriksaan Bebas Narkoba Bakal Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Calon kepala daerah dalam hali ini meliputi, Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Pemeriksaan ini sebagai syarat mutlak seorang bakal calon kepala daerah mengikuti Pilkada.
Langkah itu sesuai amanah Undang Undang nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2016 yang menyakatan bahwa harus ada pemeriksaan kesehatan yang melibatkan BNN dan Instansi yang lain.
Pemeriksaan bagi calon kepala yang akan mengikuti Pilkada merupakan angin segar bagi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tanah air. Sebab saat ini penyalahgunaan narkoba sudah merambah semua kalangan termasuk pejabat dan generasi muda. kita tidak ingin Indonesia dikuasai oleh sindikta narkotika.
Publik tentu masih ingat bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi yang ditangkap BNN karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. bahkan sang bupati ditangkap saat sedang melakukan pesta narkoba bersama rekan-rekannya. Saat tiba di Jakarta bupati tersebut masih dalam pengaruh narkotika.
Ironisnya Nofiadi ditangkan BNN baru 2 (dua) bulan menjabat sebagai bupati Ogan Ilir. Lantas pertanyaan-pun mucul, apakah hasil tes bebas narkoba yang dilakukan Nofiadi saat mengikuti seleksi pemilihan kepala daerah dimanupulasi? Yang jelas ada yang tidak beres dalam pemeriksaan tersebut. Sebab menurut BNN Nafiadi bukan merupakan pengguna baru narkotika.
Kepala daerah yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba tentu saja sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan tidak hanya sebagai pemakai, namun juga dapat melindungi sindikat narkotika sehingga tumbuh subur di negeri ini.
Sama seperti di Filipina dimana banyak pejabat kepala daerah yang melindungi bisnis narkotika. Sehingga kemudian menjadi kartel yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Inilah kemudian yang membuat presiden Filipina Rodrigo Duterte memerihtahkan aparat keamanan menembak mati kepala daerah, pejabat dan siapa saja yang  terlibat dalam bisnis haram itu. Ratusan orang menjadi korban dari kebijakan itu.
Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat lewat kebijakan dan program kerja yang telah dibuat. Selain itu kepala daerah merupakan teladan bagi masyarakat terutama gerasi muda dalam bersikap dan bertindak. Salah satu tugas seorang kepala adalah melindungi masyarakat dari pengaruh penyalahgunaan narkotika.
Dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang besar yang dimiliki, maka apabila seorang kepala daerah berada dalam penguasaan narkotika maka akan berpengaruhi terhadap kebijakan yang akan diambil. Beberapa karakter pecandu narkotika adalah lambat berpikir, malas, Â tidak disiplin, suka berbohong, intovert dan lain-lain.
Pelibatan BNN dalam periksaan bebas narkoba Bakal Calon Kepala Daerah harus dipandang sebagai langkah maju dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pererdaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Dengan demikian Pilkada yang merupakan pintu untuk mensejahterakan masyarakat akan melahirkan pimpinan daerah yang cerdas dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
