adalah aparat penegak hukum. Di tempat saya (daerah pelabuhan), angkutan darat selain angkutan bongkar muat dilarang naik (parkir) di atas dermaga. Itu bukan aturan yang mengada-ada. Ketentuannya memang begitu, untuk menghindari resiko kerusakan dermaga dan demi keselamatan pengendara (takut nyemplung ke laut). Oleh karenanya dipasanglah portal. Hanya angkutan bongkar muat yang diizinkan masuk naik ke atas dermaga, itupun hanya saat ada kegiatan bongkar muat, harus bayar pass masuk pula. Tapi ketentuan itu pada prakteknya, tidak berlaku untuk aparat kepolisian. Mereka tidak pernah membayar retribusi dari gerbang pertama pelabuhan, diportal kedua juga gratis, dan seenaknya parkir di atas dermaga selama berjam-jam. Untuk keperluan apa? Untuk menjemput Kapolres, untuk jemput Kasat, untuk jemput perwira dlsb. Kalau di pelabuhan besar yang ada jalur VIP nya mungkin bukan masalah karena jalur itu memang dipersiapkan untuk pejabat sekelas menteri ke atas. Tapi kalau di pelabuhan kecil, di mana semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penggunaan fasilitas publik, apakah pantas aparat penegak hukum bertingkah sepongah itu? Publikdan petugas terkait diam tak menegur mungkin karena takut dihajar. Namun harap diingat, diam tak selamanya emas. Perlu dikhawatirkan oleh para petinggi Polri, bahwa kelakuan annggotanya yang seperti itu hanya akan menambah kebencian warga terhadap polisi. Ente mau bilang " silakan lapor pak, akan kami tindak tegas anggota kami itu" ???.....Maka saya bertanya kepada siapapun orang Indonesia. APAKAH KALIAN PERCAYA?