AHOK TERUS BERKICAU, KEBOHONGAN TERUS TERUNGKAP.

Pertanyaan ini kian banyak muncul di telinga rakyat Indonesia, benarkah ahok rebut selama ini hanya untuk menutupi kasus korupsinya? Setelah membaca dari social media (sosmed) akhir- akhir ini banyak sekali kasus-ksusnya ahok yang terungkap di masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab di sapa ahok telah menyembukan kasus-kasus yang selama ini belum terungkap di khalayak salah satu kasus yang mengejutkan adalah ahok ribut hanya untuk menutupi kasus korupsi jokowi-ahok (suara news 14-15 April 2015). Dari hasil bacaan tersebut terungkap bahwa Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD DKI Jakarta 2013 mengindikasikan Jokowi-Ahok terlibat korupsi.

“Hasil audit BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Ini bukti BPK lembaga resmi negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Sabtu (14/3). berdasarkan data BPK di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar.“Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun,”

Selain dari itu juga BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana. “Program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar,”. ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. “Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan,” program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.

Dari data BPK itu menjadi sangat jelas Jokowi juga terseret dalam korupsi dengan ahok karena pada saat itu masih kepemimpinanya di ibu kota, kali ini Jokowi maupun Ahok tidak bisa menghindar dari data BPK itu,. Ahok sengaja membuat ribut dengan DPRD DKI Jakarta, berakting mengeluarkan jurus mabuk dan menggiring opini melalui wartawan dan lembaga survei agar masyarakat tidak fokus untuk menyeret Jokowi-Ahok dalam kasus korupsi.

Kasus tersebut juga tidak terlalu di ekspos di media pertelevisian Indonesia, karenayang di tampilkan hanyalah sebagian besar kebaikan saja, keburukannya tidak pernah di tampilkan mungkin itu yang menyebabkan kasus ini tidak pernah terungkap sejak dulu, dengan hasil audit dari BPK tersebut apakah kasus korupsi ini masih terus akan di tutupi terus. Ingat masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Negara Indonesia ini.

Oleh karena itu dengan ada nya kasus tersebut seharus nya jokowi maupun ahok sedikit memberikan pernyataan kepada semua wartawan, agara rakyat juga tidak selalu beranggapan negative terhadap anda semua pemerintah Indonesia, keterbukaan informasi public itu seharusnya di patuhi dong, jangan cumin yang baik-baiknya saja yang di ekspos ke masyarakat luas sedangkan yang buruknya di simpan rapat-rapat, tapi apa boleh buat rakyat pun hanya bisa menerima apa yang di lakukan oleh pemerintah, rakyat harus bagaimana pak? Apa rakyat harus berdemontrasi lagi dan lagi untuk membuka aib kalian semua? Apa kalianmmau bertemu dengan rakyat secara langsung? Rakyat menyampaikan aspirasinya saja masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri, saking jarang untuuk di respon, terus saja paka pikirin kemewahan untuk anggota DPR yang terhormat, sedangkan rakyat sangat kesulitan akibat kebijakan yang di ambil.