Mohon tunggu...
kadek roby
kadek roby Mohon Tunggu... -

mahasiswa unram ppkn B

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

“Mahasiswa di Lombok Gratis Dugem, Pemerintahnya Kok Diam Saja?”

20 Maret 2015   11:22 Diperbarui: 17 Juni 2015   09:23 263
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Pulau lombok yang terletak di Provinsi NTB ini terkenal dengan adat istiadat serta budayanya yang sangat kental serta merupakan pusat pendidikan yang banyak diburu khususnya oleh masyarakat NTB, namun dibalik itu semua ada satu fenomena yang sangat ironis di pulau ini yakni adanya salah satu bar / diskotik di daerah senggigi (lombok barat) yang memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan hiburan malam atau yang biasa disebut dengan dugem. Setiap malam selasa, khusus untuk para mahasiswa di lombok cukup dengan memperlihatkan kartu mahasiswanya maka akan digratiskan untuk masuk ke tempat hiburan malam tersebut dan menikmati berbagai hiburan yang telah difasilitasi oleh pihak pengelola. Entah apa maksud dari pengelola tempat hiburan malam tersebut. Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa yang seharusnya memiliki akhlak dan prilaku terpuji malah dijerumuskan untuk menikmati dunia malam dengan segala hal yang berbau negatif seperti minuman keras,dancer-dancer yang sangat sexi yang telah disediakan oleh pihak pengelola atau bahkan mebuat mahasiswa-mahasiswa tersebut mengenal narkoba. Rata-rata pelaku mahasiswa disini ialah MABA (mahasiswa baru), anak-anak yang baru lulus sekolah menengah atas (SMA) yang masih labil ini sangatlah mudah terpengaruhi karena rasa keingintahuannya terhadap hal-hal baru,tidak hanya itu,hal inipun bisa terjadi karena ajakan-ajakan pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan hal tersebut terjadi dengan cara memasang poster pengumuman diberbagai tempat tertentu tentang bintang tamu yang akan didatangkan.Dimana peran pemerintah disini? Mengapa hal demikian bisa terjadi terus-menerus tanpa adanya teguran yang berarti terhadap praktek ini,bukankah pemerintah berperan penting dalam kasus ini?

Bagaimana mungkin universitas-universitas di lombok bisa bersaing menghasilkan lulusan yang berkualitas, sedangkan daerahnya saja tidak mendukung untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Memang faktor intern dari setiap mahasiswa disini menjadi faktor utama,namun alangkah lebih baik dan bijaksananya apabila pemerintah dapat bertindak tegas terhadap praktek ini sehingga tidak ada lagi pengaruh atau godaan yang dapat menjerumuskan mahasiswa di lombok untuk terjerumus pada hal-hal seperti ini. Lagi pula,jiga dilihat dari aspek pendidikan,sosial ataupun budaya, bukankah hal seperti ini sama sekali tidak ada gunanya dan tidak memberikan keuntungan bagi anak-anak muda khususnya di daerah lombok, jadi hampir tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan hal tersebut terus menerus terjadi. Disini ada beberapa kemungkinan hal tersebut bisa terjadi yakni, pemerintah memang tidak mengetahui tentang kasus ini,atau bahkan pemerintah memang tidak peduli terhadap kasus seperti ini.

Sungguh ironis kasus ini,mungkin hal seperti ini tidak hanya terjadi di lombok saja, akan tetapi bukankkah hal ini tetap harus di hilangkan. Semoga saja dengan menguaknya berita ini kepermukaan akan menyadarkan pemerintah sehingga dapat mengambil tindakan tegas terhadap praktek yang tidak seharusnya terjadi ini, agar tidak ada lagi hal-hal yang dapat menjerumuskan mahasiswa khususnya di daerah lombok untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang tidak seharusnya. Sehingga pada akhirnya universitas-universitas di lombok dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih bermutu dan dapat bersaing dengan daerah-daerah maju lainnya. Dengan demikian, nama lombokpun akan lebih baik di mata masyarakat luas.

Tidak banyak memang pengaruh positif yang akan dihasilkan bila hanya dengan menghapus praktek ini saja,tapi akan sangat banyak pengaruh negatif yang akan dihasilkan bila praktek ini dibiarkan. Jadi,bukan hanya penghapusan praktek ini saja yang harus di gencarkan oleh pemerintah melainkan harus diimbangi dengan sosialisasi yang merata terhadap pengaruh negatif hal tersebut, bila perlu dengan cara mengeluarkan aturan yang melarang mahasiswa atau pelajar melakukan hal yang dimaksud di atas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun