Kedaulatan Rakyat Menurut Jean Jacques Rousseau

Ide tentang demokrasi saya kira memang harus merujuk pada pemikiran J.J Rousseau soal kedaulatan rakyat. Apa artinya kedaulatan rakyat? Yah, kedaulatan rakyat berarti rakyat yang memegang kekuasaan. 

Artinya, ketika rakyat sudah menyerahkan kekuasaan kepada eksekutif untuk memimpin sebuah negara, hal itu tidak serta merta rakyat sudah lepas tangan dan lepas hak kekuasaannya. Rakyat tetap berkuasa, dengan mengontrol eksekutif atau legislatif yang berbuat salah, atau menyalahgunakan kekuasaan. 

Baca juga: Problem Kehendak Mayoritas Vs Kehendak Minoritas, Perspektif Jean Jacques Rousseau

Karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemimpin yang diberikan hak berkuasa itu mesti sungguh merepresentasikan kehendak rakyat. Pertanyaan, kehendak rakyat yang mana?

Mari kita memeriksa ide kedaulatan rakyat berikut. Pertama, rakyat yang menyerahkan hak untuk berkuasa kepada pemimpin terpilih, berharap agar sang jagoannya betul-betul mengutamakan rakyat dalam berpikir dan mengambil kebijakan. Artinya kebijakan sang pemimpin harus sungguh-sungguh pro-rakyat, tidak bisa tidak.

Kedua, penyerahan kekuasaan oleh rakyat kepada pemimpinnya mengandaikan keikhlasan hati rakyat agar pemimpin terpilih bekerja dengan sebaik mungkin, sambil mengontrol jika ada kesalahan kebijakan atau salah mengambil keputusan oleh pemimpin yang merugikan rakyat. 

Karena itu, kritik dan masukan yang baik dari rakyat harus dilihat sebagai teguran dari sang Tuan kepada hambanya yang berbuat salah. Hamba (pemimpin) mesti bekerja sesuai keinginan tuannya (rakyat) supaya sang tuan atau majikan masih mau memakai jasa pemimpinnya. Kalau tidak, maka tuan atau majikan akan mengganti hamba tersebut dengan hamba lain yang lebih loyal (taat). 

Baca juga: Relasi Pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ketiga, pemimpin adalah representasi kehendak rakyat. Artinya, apa yang dipikirkan dan dibuat oleh pemimpin harus benar-benar muncul dari kehendak rakyat. Karena itu, rakyat harus tahu dan berpartisipasi dalam politik, agar dia tidak salah menyerahkan hak berkuasanya untuk pemimpin yang salah. 

Keempat, Kehendak Mayoritas. Semua kebijakan pemimpin harus mengayomi kehendak mayoritas rakyat. Ada bahaya ketika mayoritas menghendaki sesuatu yang salah yang kemudian dia tuntut itu kepada pemimpin pilihannya. Namun, perlu dicatat bahwa kehendak rakyat harus terarah dan bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan kelompok atau golongan tertentu. 

Jadi, Rousseau jelas menelurkan ide tentang kedaulatan rakyat yang membuat semua rakyat sejahtera, bukan kesejahteraan untuk kelompok dan golongan tertentu.