Menunggu Film; Anas Digantung Di Monas dan Akil Potong Jari

Begini dua kisahnyata yang mengaku “pengurus Negeri “  tercinta ini

"Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2012. Namun,  Februari 2013 lalu  KPK akhirnya menetapkan --mantan aktivis mahasiswa  serta mantan PB-HMI tersebut yang juga  pernah sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat ---, sebagai tersangka korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat link beritanya (http://id.berita.yahoo.com).

Ternyata lain lubuk lain ikannya, sama halnya dengan Akil , ramainya kasus korupsi yang ditangani KPK, mantan ketua MK ini (menunggu surat pemecatan resmi dari SBY)  melontarkan ide dan gagasan soal cara menghukum koruptor. "Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup," ujarnya, pada 12 Maret 2012. Menurut Akil, hukuman potong jari tangan sangat pantas. Sebab, jika hanya memiskinkan saja, negara tidak pernah benar-benar tahu kapan koruptor akan mengulangi perbuatannya. "Pemiskinan koruptor itu kalau hartanya didapat dari negara. Lebih baik dipermalukan dengan mencacatkan salah satu bagian tubuhnya." . Ironisnya Akil justru yang terjerat kasus korupsi, Kamis (3/10) , dia ditetapkan sebagai tersangka dua kasus suap sengketa pilkada sekaligus. Akil tertangkap tangan sedang transaksi di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) malam link beritanya (http://id.berita.yahoo.com).

Saya sangat berharap ada sutradara yang bersedia memfilmkan dua kisah  kisah nyata diatas . Kenapa harus di filmkan? Seperti kita ketahui era digital sekarang, media film adalah sarana yang efektif untuk memberikan pengaruh. Dari dua kisah nyata ini diharapkan ada pengaruh positif yang ditanamkan bahwa menjadi pejabat itu adalah---orang yang mampu menjaga omongannya, bekerja untuk kepentingan rakyatnya dan perilaku hidup para pejabat perlu sederhana karena sebagai panutan publik yang rakyatnya masih banyak yang hidupnya susah.Sehingga tidak ada lagi yang berpikiran jadi pejabat itu mudah, yang penting ada uang untuk mencalonkan diri menjadi caleg atau pun kepala daerah---tanpa pernah punya konsep yang jelas untuk membangun bangsanya. Apalagi  KPK sudah mengajak para sineas Indonesia buat film anti korupsi.

Bila  kisah nyata  ini benar-benar di filmkan, saya sarankan di putar di bioskop 21 selama 1 bulan Gratis, bila perlu serentak di tayangkan diseluruh stasiun TV, dan menjadi tontonan wajib bagi anak sekolah, he..he

Salam Indonesia Bersih…