kenaikan harga bbm khususnya bensin kembali diberlakukan di indonesia. menurut data antaranews, per 1 maret 2015 pukul 00:00 bensin mengalami kenaikan Rp200 dari harga awal Rp6700 menjadi Rp6900 perliter. penyesuaian harga ini tentunya kita tahu dipengaruhi oleh naik-turunnya harga bbm dunia yang amat fluktuatif. dampaknya sudah pasti dirasakan oleh hampir seluruh dunia dan terlebih bagi negara penimpor bbm dalam kapasitas yang besar. indonesia masih berada di golongan pengimpor bbm yang cukup besar. karenanya tidak heran mengapa hiruk-pikuk harga bbm luar negeri turut andil mempengaruhi harga yang berlaku di dalam negeri.
bila berbicara ke sistem ekonomi, bisa dikatakan bahwa indonesia di bawah pemerintahan jokowi-jk sudah mulai memberlakukan sistem ekonomi kapitalis atau liberal yang dalam arti sederhananya adalah menyerahkan kebijakan ekonomi kepada pasar. tentu sistem ekonomi kapitalis memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. salah satu keunutngan sejauh yang saya ketahui adalah terciptanya persaingan antar pelaku ekonomi dan pada gilirannya akan berpengaruh pada kualitas dan efektifitas suatu usaha/bisnis. namun ada kekurangannya yaitu terpinggirkannya pemilik modal yang kecil sehingga tidak mampu bersaing dan bahkan akan tenggelam perlahan ke dasar kebangkrutan. ironinya, kaum kecil atau masyarkat luas adalah bagian dari pemodal kecil yang selalu menjadi korban dari ekonomi liberal bila pemerintah tidak mau ambil pusing atau menginervensi pasar yang menjadi kewenangannya. jokowi-jk yang mencabut seidkit-demi sedikit subsidi bbm ini bisa ditengarai bagian dari pelaku/pemerintah berpaham liberal. ini sangat merugikan wong cilik.
berbicara harga bensin dan solar, pemerintahan sby mau pun jokowi sudah beberapa kali merubah harga sesuai kondisi pasar dunia. ini tentu amat merepotkan pemerintah itu sendiri dan juga menimbulkan kegaduhan ekonomi di masyarakat. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa akan semakin berkurang karena kebijakan ini tidaklah populer dan sementara di satu sisi ada banyak spekulan mencoba memanfaatkan situasi sulit tersebut demi keunutngan pribadi dan golongan. bila situasi ni terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan berakibat bocornya nggaran negara yang tidaksedikit nilainya. kita tentu masih berharap ada aturan dari pemerintah pusat mengenai dampak negati kenaikan harga bbm. bila sekarang sudah ada pengalihan subsidi buat pendidika mau pun kesehatan, tentunya subsidi untuk petani dan pedagang juga jangan sampai terabaikan.
pemberlakuan per 1 maret 2015 sebesar Rp200 /liter pastilah akan diikuti oleh seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh indonesia. ini pastinya tidak sulit karena pertamina sudah terintegrasi satu denganlainnya. namun persolan tidak sampai di situ saja. kegiatan ambil untung masyrakat yang mencari rejeki lewat menjual bensin dan solar menjadi persoalan yang lain lagi. kebanyakan petugas spbu biasanya main mata dengan pedagang bensin eceran sehingga pasokan  untuk kendaraan menjadi semakin berkurang. walhasil, hanya hitungan jam saja satu tangki bbm di suatu pertamina bisa langsung habis. sebenarnya ini yang juga perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah. perbaikan antrian dan pembatasan jumlah pengambilan oleh para pedagang bensin/solar eceran perlu untuk diatur lebih lanjut. jangan sampai masyarakat pengguna langsung merasa diabaikan dan dirugikan. kalau pun sekarang ini sudah mulai diberlakukan, saya yakin pengawasan dan ketegasan pemerintah pusat dan daerah belumlah maksimal.
Harga eceran bensin dan solar di kota biasanya masih wajar. hal ini dipengaruhi oleh tersdianya bbm yang cukup di spbu setempat yang jumlahnya memadai. tapi harga di daerah kadang-kadang tak wajar dan tak terkontrol. pasca diputuskannya harga resmi oleh pemerintah pusat, pedagang bensin/solareceran mulai menaikkan harga dari wajar hingga tak wajar. seperti contoh bulan lalu februari 2015. dari harga resmi pemerintah Rp8000-an menjadi Rp12.000 di tingkat pengecer. bahkan ada harga di tempat lain mencapai Rp.25.000/ botol. sekali lagi perbotol bukan per liter. perbotol lebih sedikit dibanding perliter.
ketidakwajaran harga bensin/solar eceran sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah. pasalnya, pengguna bbm tidak punya pilihan lain selain ke pedagang eceran bila stock bbm bersubsidi habis di spbu. sama halnya makanan bagi tubuh, bbm juga tidak bisa digantikan oleh bahan bakar lainnya untuk saat ini. kemauan pemerintah untuk mengatur batas maksimal harga di daerah menurut kondisi dan jalur trnsportasi bisa melegakan sebagian besar masyarkat daerah. sehingga bila harga pangan naik di pedagang maka kenaikan bbm di tingkat eceran tidak turut menambah beban ekonomi rakyat. untuk melegalkan dan melaksanakan itu semua, pemda/pemprov bekerjasama dengan pemerintah pusat harus mencari solusi strategis dan taktis berkaitan harga wajar di tiap daerah. kerjasama dengan pihak terkait, baik pemerintah, pelaku usaha spbu, kementerian esdm, menteri perhubungan dan aparat keamanan penting dilakukan agar harapan masyarakat bisa terealisasi.
dengan diberlakukannya batas atas yang wajar di tiap daerah, kenaikan bbm bersubsidi tidak lagi ditanggapi berlebihan oleh pengguna langsung dan para pedagang tidak seenaknya menaikkan harga menurut kemauan sendiri. sebagai kesimpulan, persoalan bbm subsidi tidak akan bisa berjalan dengan baik bila tatakelolah di sektor migas belum memadai. disamping itu, aturan-aturan pro rakyat di tingkat daerah juga harus diperhatikan agar dapat menghilangkan konflik-konflik antar kepentingan di masyarakat....semoga ini terwujud.....