Pada awalnya media-media pendukung Presiden Joko Widodo menggemborkan bahwa partai-partai yang tergabung kedalam koalisi merah putih gila jabatan, haus kekuasaan dan bukan negarawan. Atas propoganda yang dilakukan media-media tersebut secara terus-menerus, publik pun banyak yang terpengaruh. Rakyat yang tidak mengerti ikut-ikutan mengikuti irama permainan tersebut.
Namun kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, kebenaran tidak bisa dipungkiri dan kebenaran akan menampakan diri ketika manusia lelah tentang kebohongan. Kebenaran itulah yang menjadi bukti bahwa tudingan berbagai media dan pengamat itu tidak terbukti sama sekali. Malah sebaliknya, koalisi pendukung Presiden Jokowi lah yang sangat haus jabatan. Demi kekuasaan mereka melakukan perbuatan Inkonstitusional dengen membentuk DPR tandingan.
Bukti Koalisi Merah Putih (KMP) Tidak Haus Jabatan.
Usai Pilpres dan pemenang telah ditetapkan biasanya partai-partai pendukung Capres yang kalah langsung membuka pintu koalisi dengan pemerintahan. Beragam pengamat menyebut bahwa sesuatu yang lazim apabila elite partai buru-buru menjalin komunikasi pasca Pemilu Presiden. Kita bisa lihat pada dua pemilu sebelumnya.
Namun, pada priode inilah kebiasaan itu tidak dilanjutkan. Partai-partai pendukung Capres Prabowo keukeuh untuk tetap berada dalam gerbong KMP, berada diluar pemerintah, meskipun pemerintah baru terus melancarkan bujuk rayuan. Tapi sekali lagi KMP tidak sedikit pun bergeming atas tawaran kursi-kursi menteri tersebut. http://www.tempo.co/read/news/2014/09/20/078608455/Jokowi-Bangsa-Besar-Tidak-Cukup-Dibangun-Empat-Partai
Peneliti dari LSI pun mengakui bahwa KMP tidak haus akan kekuasaan. “KMP tidak terlalu tergiur dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Jokowi. Seperti misalnya menyediakan kursi menteri bagi mereka.”
"Ini baru lagi dalam sejarah, pemerintahan atau kabinet tidak menjadi madu. Biasanya, mereka (partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden) mengikuti pemenang," ujar Adjie Alfaraby.
Sebelumnya, kita sering mendengar komentar dari kalangan internal Jokowi ataupun dari mulut Jokowi sendiri bahwa ada sinyal partai dari KMP akan bergabung, hampir 90 persen jadi berkoalisi dan komentar sejenisnya. Tapi ketika ditunggu pada hari-H tidak terbukti sama sekali. http://www.tempo.co/read/news/2014/09/21/078608570/Jokowi-Bilang-KMP-Merapat-Fadli-Kita-Lihat-Nanti
Bukti KMP Adalah Negarawan.
Selain menuding KMP haus kekausaan, banyak juga pengamat yang bilang bahwa Prabowo dkk bukan seorang Negarawan. Komentar-komentar dari beragam pengamat yang kebanyakan simpatisan Presiden Joko Widodo itu berseleweran di berbagai media. Tapi sekali lagi fitnah dan serangan tersebut tidak terbukti sama sekali.
Prabowo memang tidak bisa bermulut manis, tapi hatinya masih terselip jiwa patriotik darah ksatria yang karena didikan militer itu masih mengalir dalam tubuh Jendral bintang tiga tersebut. dalam laut dapat diukur, kedalaman hati sapa yang tahu. Tepat sebelum pelantikan mantan Danjen Kopassus itu menerima sang rival, musuh pada Pilpres lalu dan orang yang pernah ia bantu ketika Pilgub DK yang sekarang terpilih menjadi Presiden Prabowo.
Tidak ada yang menyangka sebelumnya, dan juga tidak pernah terbayangkan oleh pengamat-pengamat yang katanya berpendidikan itu tapi sering memanaskan situasi politik itu bahwa Prabowo, tokoh yang selama ini mereka serang, fitnah, tuding seorang berjiwa ksatria—bertemu dengan Jokowi dan memberikan selamat serta hadir dalam pelantikan Presiden Indonesia ketujuh tersebut.
Faktanya KIH lah Yang Haus Kekuasaan.
Kondisi politik yang terjadi di parlemen saat ini merupakan sebuah fakta bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lah yang haus kekuasaan. DPR tandingan yang mereka bentuk merupakan buah dari kegagalan mendapat jatah jabatan di Senayan.
Namun kali ini tindakan KIH berujung blunder. tidak mendapat simpati rakyat dan dukungan dari pemerintah Jokowi- Jusuf Kalla. Bahkan, Pramono Anung, politisi yang akan didaulat untuk menjabat ketua DPR tandingan tersebut menyindir tindakan yang dilakukan KIH adalah sesuatu yang tidak cerdas, mengedepankan emosi semata.
Padahal jika merujuk pada sejarah pada 2004, koalisi kebangsaan yang dimotori oleh PDIP juga menyapu bersih alat kelengkapan DPR persis seperti yang dilakukan oleh partai-partai yang tergabung oleh KMP sekarang ini. Tapi kenapa PDIP yang pernah melakukan hal yang sama mencak-mencak dan melakukan sebuah kekonyolan. Sepertinya Pak Jokowi harus merevolusi mental para kadernya yang ada di DPR.
Dan semoga kebenaran-kebenaran selanjutnya cepat terungkap ke publik. Mudah-mudahan kerja Pak Jokowi tidak terhambat oleh kelakukan sebagian besar kadernya yang sangat haus kekuasaan. Semoga juga jiwa besar Pramono Anung ditiru oleh kader-kader KIH.
