[caption id="attachment_393359" align="aligncenter" width="500" caption="Terkuak, Dugaan Korupsi Seleksi Dirut PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi"][/caption]
Infonitas.com - Rangkaian kegiatan fit and proper test untuk memilih Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Patriot yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi terindikasi dugaan korupsi. Pasalnya, kegiatan yang menghabiskan anggaran hanya Rp 150 juta tersebut di mark up oleh panitia penyelenggara yang saat itu dipimpin oleh Aceng Solahudin sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot yang juga Asda II Kota Bekasi hingga mencapai Rp 300 juta.
Setelah anggaran tersebut cair, Aceng disinyalir menyerahkan anggaran tersebut kepada Sekertaris Dewan Pengawas yang dijabat oleh Ali Imam Faryadi (Aweng) untuk menggelar fit andproper test calon Dirut PDAM Tirta Patriot yang nantinya akan menggantikan Ahmad Zulnaini.
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fit and proper test itu sendiri menurut informasi yang didapatkan, baru diselesaikan pada Bulan November 2014, padahal kegiatan tersebut digelar awal 2014 mengingat calon Dirut tunggal yang terpilih, yaitu TB Hendi Irawan dilantik pada 13 Maret 2014.
Ketika dikonfirmasi, Ali Imam Faryadi membantah bahwa mengetahui tentang seluk beluk LPJ fit and proper test pemilihan Dirut PDAM Tirta Patriot, bahkan dia menyangkal LPJ tersebut dia yang mengerjakan.
“Soal detail fit and proper test, saya benar-benar tidak tahu, dan bukan saya saja yang membuat LPJ tersebut,” kelitnya.
Imam menambahkan, bahwa selama fit and proper test tidak tahu berapa anggaran yang digunakan, karena kegiatan tersebut menggunakan jasa konsultan dari salah satu universitas ternama sebagai tim penguji.
“Anggaran yang digunakan ya, Rp 300 Juta, dan tidak ada mark up anggaran dalam uji fit and proper test Dirut PDAM Tirta Patriot,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Aweng panggilan akrabnya juga meminta anggaran tambahan sebesar Rp 15 juta kepada Direktur Teknik PDAM Tirta Patriot Gunung Hilman tanpa sepengetahuan dewan pengawas lain untuk perjalanan dinas ke Bali dan Makassar. Padahal saat itu seluruh dewan pengawas sudah dianggarkan masing-masing Rp 4 Juta biaya akomodasi.
“Masalah uang Rp 15 Juta saya tidak tahu juga, dan benar jika ada perjalanan dinas Dewan Pengawas ke Bali dan Makassar, tetapi saya tidak pernah meminta uang tambahan,” ungkapnya.
Sumber: Infonitas.com