[caption id="attachment_393317" align="aligncenter" width="500" caption="Komisi D Kecam Buruknya Pelayanan Kesehatan di Kota Bekasi infonitas.com"][/caption]
Infonitas.com- Fakta berbalik mengenai dunia kesehatan di Kota Bekasi, yang sebelumnya di gadang-gadang menjadi visi utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, namun ternyata realisasinya berbeda dengan kenyataan yang ada.
Masyarakat Kota Bekasi yang semula mempercayai program peningkatan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamkesda, dan kini BPJS yang akan memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal, terpaksa kecewa dengan kenyataan yang ada.
Dari beberapa pengaduan yang masuk ke Komisi D DPRD Kota Bekasi, masyarakat di dua kecamatan, yaitu Pondok Gede dan Jatisampurna mengaku BPJS mempersulit masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal itu disebabkan karena minimnya tim medis dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di beberapa Puskesmas di wilayah tersebut.
“Dari aduan yang kami terima, masyarakat di Pondok Gede dan Jatisampurna dipersulit setelah diketahui menggunakan BPJS oleh pihak Puskesmas. Ini tidak benar jika demikian adanya, bahkan bertentangan dengan visi Bekasi maju dan sejahtera,” ujar Nuryadi Darmawan, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi.
Kendati demikian, setelah pihaknya melakukan sidak ke Puskesmas setempat, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal, yaitu keterbatasan fasilitas alat kesehatan serta obat-obatan.
“Muara dari pelayanan kesehatan yang buruk, karena Dinas Kesehatan tidak mampu bekerja dengan baik serta memanfaatkan anggaran yang ada,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Selain di wilayah Pondok Gede dan Jatisampurna, Nuryadi juga menyayangkan keterbatasan alat kesehatan di Puskesmas Kayuringin, Bekasi Selatan. Dari temuannya, puskesmas tersebut hanya memiliki satu alat tensi darah. Padahal dalam sehari, pasien yang ada bisa mencapai seratus orang.
“Puskesmas Kayuringin juga minim peralatan medis. Masa untuk meng-cover 100 orang pasien hanya dengan satu alat tensi darah. Ini sudah tidak benar,” tegas Nuryadi.
Ia meminta kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi agar segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang tidak bekerja secara optimal, sehingga visi misi Kota Bekasi tentang kesehatan sulit terwujud.
