Proses screening penambahan PBI diintegrasikan dengan data dari Kementrian Sosial (DTKS) sebanyak 3,27 juta, data non DTKS turun 1,37 juta. Kuota hanya berkurang 1,93 juta.
Sayangnya, verifikasi ini masih terus dalam proses yang tak kunjung optimal. Bagaimana operator di lapangan dan aplikasi skreening tersendat karena anggaran pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi.
Jika PBI yang tidak dapat divalidasi dapat dikurangi terus dan mereka yang tidak layak untuk menjadi PBI, harus terus dikurangi, lebih baik supaya hal ini jangan jadi beban BPJS.
Sulitnya data yang akurat untuk PBI sehingga diketahui berapa beban BPJS untuk biaya PBI.
Semakin sulitnya sekarang ini banyak warga yang saya ketahui dulunya menjadi anggota BPJS kategori Non-PBI karena bekerja dan dibayar oleh perusahaan. Tapi begitu tidak bekerja, langsung ingin turun level kategorinya menjadi PBI karena merasa tidak bekerja (belum tentu tidak bekerja, mungkin bekerja sendiri tidak bekerja di perusahaan).
Apakah hal ini juga jadi beban pemerintah?
Semoga kebijakan ini masih dapat diperbaik dari segi target market yang valid dan internal dari BPJS harus dilakukan secepatnya sehingga apa yang ditargetkan itu dapat dipenuhi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
