Kenapa Anggaran Normalisasi Sungai di DKI Jauh Lebih Kecil Ketimbang Anggaran Trotoar

Sebagai contoh daerah Kemang itu naturenya adalah sebuah kawasan daerah resapan air. Ketika daerah itu diubah menjadi tempat pemukiman, maka terjadilah perubahan tata ruang. Di sana terdapat bangunan-bangunan tanpa ruang hijau sama sekali.

Bahkan tempat komersiil yang begitu masif. Bahkan, menyedihkan adanya beberapa rumah di sekitar sungai aliran Sungai Krukut  dan Sungai Mampang. Begitu hujan besar mengguyur, dan tanpa ada pengendalian banjir, Kemang pun rawan banjir setiap musim hujan.

Tugas dari masyarakat adalah mereka yang tempat tinggalnya dekat dengan tanggul , selalu rajin untuk melihat kondisi tanggul apakah dalam keadaan bocor atau retak. Jika terdapat bocor dan retak, maka segeralah laporkan dan minta perbaikan. Jika tidak dilaporkan, maka tanggul bisa jebol dan terjadilah banjir.

Tugas dari Pemerintah DKI berkoordinasi dengan PUPR. Tugas utamanya adalah penataan ulang daerah yang terkena banjir, khususnya yang dekat dengan sungai. Adakan pelebaran sungai dengan normalisasi dan naturalisasi. Jika tidak ada anggaran untuk keseluruhan, anggarkan satu sungai yang paling parah dalam satu tahun untuk normalisasi.

Tentunya untuk warga yang kena normalisasi itu perlu tempat tinggal. Untuk itu disiapkan dulu rumah tempat tinggal vertical yang diperuntukkan bagi mereka yang terkena normalisasi.

Tugas Pemerintah DKI juga menambah daerah hijau. Seharusnya daerah resapan itu sebesar 30% dari total luas daerah, namun. Jakarta hanya memiliki 9,9% daerah hijau untuk resapan.

Waduk buatan untuk daerah Jakarta Utara yang resapannya jauh diperlukan sekali. 

Tugas utama dari PPUR setelah warga yang terkena banjir direlokasi, maka PUPR akan memberikan konsultasi  teknis bagaimana normalisasi sungai dilakukan. 

Langkah yang cepat untuk jangka pendek memang evakuasi korban, namun untuk jangka panjang bukan hanya evakuasi tapi evaluasi banjir dengan normalisasi sungai, penataan tata kota diulang kembali.