BRT Bandar Lampung dan Damri

Pembenahan sektor angkutan umum perkotaan di Bandar Lampung memang masih membutuhkan penyempurnaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi perjalanan masyarakat di dalam wilayah kota yang pada 2011 lalu mencapai 1,8 juta perjalanan per hari. Karena itu, melalui dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RIJ-LLAJ) telah disusun 10 langkah pembenahan transportasi kota yang kini secara bertahap terus dilakukan.

10 langkah tersebut adalah; 1) pengembangan BRT, 2) penataan perparkiran, 3) pengembangan jaringan jalan dan penataan simpang, 4) pengaturan angkutan barang, 5) pengembangan angkutan wisata kota, 6) pengembangan jalur sepeda, 7) pengembangan pdestrian, 8) pengaturan kendaraan tidak bermotor dan ojek, 9) pengembangan sistem informasi, dan 10) penguatan kelembagaan.

Hadirnya BRT di Bandar Lampung sejak 2012 yang lalu, menandakan dimulainya reformasi transportasi perkotaan melalui pembenahan angkutan umum. Beroperasinya 3 koridor BRT dengan konsep swasta murni dan tidak ada subsidi dari APBD kota, menempatkan Bandar Lampung sebagai salahsatu kota yang mengembangkan BRT dengan predikat keuangan daerah yang sehat. Mayoritas kota yang mengembangkan BRT, selain DKI Jakarta, APBD-nya mengalami tekanan berat akibat harus mengalokasikan subsidi. Rata-rata, subsidi yang harus digelontorkan untuk mengoperasikan 1-2 jalur BRT, kota-kota lain tersebut harus mengalokasikan subsidi hingga 15 Miliar per tahun. Padahal kondisi BRT di kota lain tersebut, tidak lebih baik dari BRT di Bandar Lampung.

Terkait dengan Damri, saya mengharapkan Damri tak lagi masuk ke jalur yang menguntungkan mereka. Sebab, fungsi Damri adalah melayani kebutuhan transportasi masyarakat yang tidak terakomodir oleh angkutan umum lain. Karenanya, saya mendukung penuh rencana Damri untuk terus beroperasi di jalur-jalur perintis sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terlayani oleh angkutan umum. Bahkan saya mendorong Damri Lampung dapat mengoperasikan 1-2 unit bus Damri di setiap ibukota kabupaten se-Lampung. Jika 50 persen ibukota kabupaten di Lampung terlayani oleh Damri, maka hal ini adalah pencapaian terbaik yang pernah dilakukan Damri di Indonesia, karena di tempat lain belum ada yang berorientasi memberikan pelayanan semacam ini.

Transportasi perkotaan di Bandar Lampung di masa yang akan datang memang akan semakin kompleks dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi kota, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan berbagai tantangan pembangunan kota. Karena itu, memang tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung selain melakukan reformasi sektor transportasi secara jelas, konsisiten, penuh komitmen dan bebas tekanan.

Kita berharap, seluruh tahapan atau fase pembenahan transportasi kota dapat terjadi terus menerus, dari tahun ke tahun. Sehingga pada 2020 nanti, Bandar Lampung telah menempatkan seluruh elemen dan kebutuhan dalam reformasi transportasi perkotaan, pada jalurnya yang benar. Harus diakui bahwa selama 1 tahun terakhir, capaian dalam reformasi transportasi kota mengalami stagnasi. Penyebabnya mungkin karena adanya kesibukan di sektor perpolitikan daerah. Pilkada, pilpres, dan pileg, benar-benar menghabiskan peluang dan energi yang dimiliki yang seharusnya bisa, salahsatunya, digunakan untuk membenahi transportasi kota.

Pada 2015 ini, kita berharap akan ada gebrakan lagi dalam sektor transportasi kota. Diantaranya adalah dengan diaktifkannya lagi rencana membangun angkutan umum di jalur feeder, evaluasi MOU pengembangan BRT sehingga akan ada PO lain yang bisa atau diperbolehkan membuka jalur BRT. Terbangunnya halte dan pembangunan jalur sepeda dan pedestrian, mudah-mudahan saja menjadi salahsatu prioritas, selain melakukan pelebaran jalan, penataan simpang dan pembangunan underpass/flyover.