Rencana penerapan one way system dan kebijakan ganjil genap pada beberapa ruas jalan tol dan mungkin juga di pelabuhan penyeberangan Selat Sunda (Bakauheni dan Merak) adalah suatu cara yang harus dilakukan oleh Kemenhub untuk mengurangi potensi terjadinya masalah lalu lintas pada masa mudik.
Meskipun demikian, sosialisasi massif harus dilakukan untuk mencegah terjadinya persoalan di lapangan. Sebab bukan suatu hal yang tidak mungkin masih ada banyak pengendara yang tidak mengetahui kebijkan tersebut atau sengaja melanggarnya dengan tujuan tertentu, misalnya karena sudah ada agenda di lokasi tujuan sehingga harus berjalan atau alasan mendesak lainnya.
Untuk itu, pemerintah harus dapat memastikan ada beberapa kebijakan aksi di lapangan, yaitu:
- Melakukan sosiaslisasi massif melalui berbagai media dan waktu
- Memasang spanduk informasi di setiap pintu masuk tol dan pelabuhan
- Menyediakan kantong parkir untuk kendaraan yang nomor plat tidak sesuai dengan kebijakan ganjil genap. Penempatannya di dekat jalan masuk gerbang tol
- Tidak diijinkan ada sanksi denda bagi pengendara sebab masalah ini terjadi karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan jalan dengan kapasitas yang memadai dan menyediakan angkutan umum
- Mengatur secara fleksibel kebijakan. Jika kondisi di lapangan tidak lagi menuntut perlunya penerapan kebijakan ganjil genap dan satu arah, maka dapat diubah secara langsung. Untuk itu satgas yang terdiri dari berbagai pihak (kepolisian dan kemenhub) harus memiliki kepekaan dalam membaca kebutuhan di lapangan. Keputusan yang cepat dan presisi sangat dibutuhkan ketika masa mudik berjalan.
IB Ilham Malik
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)